Anies Setuju jika Aturan ERP Berlaku untuk Semua Jenis Kendaraan Pribadi
Pemprov DKI Jakarta sedang mengebut penyelesaian aturan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Salah satu wacana yang muncul saat ini adalah penerapan ERP pada sepeda motor.
Pemprov DKI Jakarta sedang mengebut penyelesaian aturan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Salah satu wacana yang muncul saat ini adalah penerapan ERP pada sepeda motor.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, seharusnya semua kendaraan pribadi terkena ERP, tak terkecuali motor.
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang dititipkan Anies Baswedan kepada majelis hakim MK? Kita titipkan ke majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arahnya ke depan. Kami yakin semoga majelis diberikan keberanian, kekuatan untuk memutus yang terbaik untuk Indonesia kedepan
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk melengkapi persyaratan administratif Anies Baswedan? Badan Pekerja (BAJA) Anies-Imin tengah menyiapkan persyaratan administratif untuk pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Karena itu, Anies siap kapan saja. Termasuk bila pendaftaran di hari pertama. "Badan pekerja yang mulai bertugas, mereka sudah menyiapkan itu semua. Administrasinya dan semua hal-hal substantif, itu semua diselesaikan di badan pekerja. Jadi baja itu yang menyiapkan semuanya. Jadi kita siap kapan saja," jelas Anies.
-
Bagaimana Anies Baswedan ingin memastikan KPK menjaga kode etik? "Karena itu kemarin kami sampaikan, kalau kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPK, harus tanda tangan pernyataan, mentaati seluruh kode etik, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Bila komisioner KPK, maka harus menandatangani komitmen itu, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri," ujarnya.
-
Bagaimana Anies menerapkan prinsip keadilan saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022? Anies menjelaskan, prinsip keadilan itu pernah dia pakai saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022. Anies kala itu menjabat gubernur DKI Jakarta. "Saya sampaikan ketika kami memimpin di Jakarta kenaikan UMP contohnya pada tahun 2021-2022 kami memilih menggunakan rumus yang prinsipnya keadilan. Jadi rumus itu yang kami gunakan," kata Anies di GBI Mawar Sharon, Kelapa gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11).
"Menurut pendapat pribadi saya ya semua kendaraan pribadi sama aja harusnya (kena ERP), cuma ini bukan selera gubernur, gubernur tidak bisa membuat aturan sesuai seleranya. Gubernur harus mengikuti ketentuan yang ada," kata Anies di Bundaran HI, Minggu (25/11).
Meski ingin kebijakan ERP juga diterapkan pada sepeda motor, Anies menyebut Pemprov harus patuh pada PP 97 tahun 2012.
"Bukan pendapat pribadi saya cek dulu ya. Jadi PP 97 yang tidak termasuk (ERP) itu sepeda motor, kendaraan umum, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans itu PP-nya," lanjutnya.
Saat ini, DPRD DKI tengah menggodok Perda ERP yang di dalamnya termasuk penerapan ERP pada sepeda motor, menurut Anies Perda itu rawan mengalami judicial review.
"Nanti Perda-nya bisa mengalami judicial review kalau sebuah aturan tidak sejalan dengan aturan yang di atasnya," tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Baca juga:
Tak Hanya Mobil, Motor Juga Akan Kena ERP
Dishub DKI Akan Uji Coba ERP Selama 20 Hari di Jalan Medan Merdeka Barat
Pemprov DKI Akan Uji Coba Sistem ERP 14 November Mendatang
Uji Coba ERP di Ruas Jalan Jakarta Kembali Ditunda
Kemenhub: Ganjil-genap tidak cocok diterapkan permanen
BPTJ ajukan anggaran Rp 800 juta susun kebijakan ERP