APBD DKI 2016 disepakati sebesar Rp 66 triliun
Paripurna dijadwalkan pada Senin, 30 November 2015 mendatang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta beserta Pemprov menyepakati Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) 2016 sebesar Rp 66 triliun. Nantinya, penyusunan RAPBD akan dilakukan pada Jumat (20/11) besok.
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengungkapkan esok, pihaknya akan melakukan MoU atau Nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Jumat MoU. Itu jadi dasar penyusunan RAPBD, asal jangan cerewet Ahok-nya," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta,Jakarta Pusat, Kamis (19/11).
Selanjutnya, tambah Taufik, pihaknya akan menjadwalkan paripurna penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016 akan dilakukan pada Senin, (30/11) mendatang.
"Senin paripurna penyampaian RAPBD 2016. Kan yang diusulkan pertama Rp 73 trilun, lalu dipangkas menjadi Rp 62 triliun dan ditambah dari pusat Rp 3,7 triliun menjadi Rp66 triliun. Nah sekarang lagi penyesuaian nih kegiatanya. Kalau prioritas seperti pendidikan, banjir, macet dan kesehatan udah ga diganggu gugat," ungkapnya.
Politisi Gerindra ini juga menyampaikan alasan mengapa APBD DKI Jakarta 2016 menurun dari tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp 69.28 triliun. Alasannya adalah karena situasi ekonomi Indonesia yang belum pulih.
"Namanya anggaran kan ada pembahasan, gimana mau naik di situasi ekonomi seperti ini. Pajak lampu jalan mau naikkin, kan yang bayar rakyat, itu tagihan listrik PJU, kita enggak mau. Pemerintah pusat saja sadar income kurang, jadi wajar kalau turun. Turun juga enggak kiamat," tutupnya.
Baca juga:
Ahok akui anak buahnya belum paham skala prioritas anggaran
DPRD DKI temukan banyak program rangkap di RAPBD DKI 2016
Soal dana operasional Rp 54 M, Ahok tegaskan 'ini untuk bantuan'
M Taufik protes biaya operasional Ahok-Djarot terlalu besar
Ahok girang, tanda tangan Prasetyo percepat APBD-P 2015 disahkan