Banyak razia PMKS, petugas kewalahan panti sosial sudah overload

Di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1, Kedoya, harusnya dihuni 510 orang warga binaan, kini ada 870 lebih orang.

Sejumlah panti sosial di Jakarta mengalami kelebihan kapasitas. Seperti di Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1, Kedoya, Jakarta Barat.

Kepala PSBI Bangun Daya 1, Masyudi mengatakan, biasanya jumlah warga binaan alias penghuni panti akan meningkat pada bulan Ramadan hingga Lebaran. Sebabnya, banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terjaring dalam razia petugas Dinsos.

"Biasanya PMKS semakin bertambah dan petugas pun semakin intensif melakukan penjangkauan. Sedangkan PSBI ini merupakan panti yang menjadi transit PMKS sebelum dirujuk ke panti rujukan. Ini akan berakibat semakin meningkat jumlah penghuni PSBI sehingga kelebihan kapasitas," ujar Yudi melalui pesan singkat yang diterima merdeka.com, Jakarta, Kamis (9/6).

Dikatakan Yudi, sebab lain yang membuat panti penuh karena PMKS dari daerah tidak dipulangkan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Padahal, 60 persen penghuni panti merupakan warga daerah.

"Mereka ada yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan daerah Sumatera lainnya. Mereka terkena penjangkauan di jalanan DKI Jakarta. Kesulitan kami adalah memulangkan mereka untuk kembali ke daerah asal dan mendorong mereka untuk memiliki pekerjaan yang lebih baik dan mulia di sana," ujar Yudi.

Saat ini, total 870 orang warga binaan di Panti Sosial Kedoya. Padahal kapasitas panti hanya 510 orang. Pihaknya khawatir kondisi yang terlalu ramai dapat mengganggu kenyamanan penghuni, sebab mereka harus berdesak-desakkan ketika beristirahat.

"WBS yang paling banyak di panti kami itu penyandang psikotik atau Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Petugas di lapangan hampir setiap hari menyerahkan penyandang psikotik ke panti kami. Mereka tidak tahu asal mereka. Sehingga susah juga untuk dikembalikan kepada keluarga," katanya.

Sesuai prosedur, penghuni yang ingin kembali ke keluarga harus mendapatkan pembinaan terlebih dahulu maksimal 30 hari. Ini sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan pelajaran bagi PMKS.

"Ini sebagai efek jera, mereka kami berikan pembinaan untuk klasifikasi PMKS pengamen dan pengemis. Kami berikan pembinaan sosial dan hukum. Agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak menjadi PMKS kembali," tutup Yudi.

Baca juga:
Jelang Idul Fitri, Dinsos DKI akan perketat maraknya manusia gerobak
Kasudinsos Jaksel bantah ada petugas P3S terima uang dari PMKS
Ini 11 titik rawan PMKS di Jakarta Selatan
Ahok akui pengemis di Jakarta kerap 'setoran' ke Dinas Sosial
35 Pengemis gendong anak dan gelandangan digaruk Satpol PP Solo
Ahok mau bangun panti khusus anak biar tak ngemis di jalanan
Pengemis modus kaki buntung dipermalukan depan umum