BKD DKI pastikan tak ada PNS fiktif & tetap terima gaji
Hanya ada 68 PNS DKI yang belum melakukan registrasi ulang.
Badan Kepegawaian Negara menerapkan sistem baru terkait pendataan status pegawai negeri sipil secara elektronik (E-PUPNS). Namun nyatanya, pendataan ini belum maksimal karena di sejumlah daerah banyak PNS yang belum melakukan registrasi ulang melalui sistem online tersebut.
Salah satunya di Pemprov DKI Jakarta. Dari catatan BKD DKI, ada 68 PNS DKI yang belum melakukan registrasi ulang.
"Kemungkinan SKPD bersangkutan lupa atau SKPD tidak mengingatkan kembali. Itu di kepegawaian SKPD untuk mengecek apakah 68 memang ada, mungkin dia lupa atau sakit. Jadi dia enggak bisa register," kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Suprianto, kepada merdeka.com, Jumat (29/4).
Dia pastikan, 68 bukan berstatus pegawai fiktif. Mereka hanya belum melakukan registrasi ulang untuk memastikan posisi sebagai PNS DKI.
"Tapi di antara mereka ada juga yang PNS yang cuti di luar tanggungan negara sehingga mereka masih berstatus sebagai pegawai," jelasnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika juga menegaskan hal yang sama. Dia pastikan, DKI tak mempekerjakan PNS fiktif. Sedangkan, temuan 1.448 yang belum melakukan registrasi juga tak lagi menerima gaji.
"Setelah ditelusuri BKD DKI 1.448 sudah dapat dipastikan tidak lagi menjadi PNS DKI dan tidak ada penerimaan gaji hanya dapat pensiun," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/4) pagi.
Ditambahkannya, dari temuan tersebut hanya 332 PNS DKI yang perlu diverifikasi, dan sebanyak 68 PNS dipastikan pegawai tapi belum melakukan registrasi ulang.
"332 Sedang dicek datanya tapi dipastikan ini tidak menerima gaji. Baru sisanya 68 masih tercatat sebagai pegawai DKI dan masih menerima gaji namun belum melakukan daftar ulang elektronik. Beberapa ditelusuri sedang cuti di luar tanggungan negara. Atau sedang beperkara hukum sehingga bersangkutan tidak bisa melakukan registrasi. Masih dibayar dan tercatat," jelasnya.
Baca juga:
Terjerat kasus UPS, Alex Usman masih terima gaji
Puja puji Saefullah ke Ahok, ngaku nyaman walau sering dikritik
Ahok akan pecat PNS DKI yang belum lapor harta kekayaan
Ribuan PNS fiktif di DKI karena tak daftar ulang secara elektronik
Daftar anak buah Ahok yang kena semprot gara-gara Jakarta banjir
Ahok tuding Wali Kota Jakut punya geng main golf PNS DKI
Gerindra sebut banyak pejabat DKI yang akan ikut Rustam mundur
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.