Buruh Kecewa UMP Jakarta 2022 Tak Kunjung Direvisi
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta William Yani Wea menyatakan pihaknya mengaku kecewa terhadap Pemprov DKI Jakarta.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta William Yani Wea menyatakan pihaknya mengaku kecewa terhadap Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi ya kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur, tapi ditemui oleh Pak Kadisnaker dan dari Kesbang. Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP," kata William di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).
-
Siapa yang Anies Baswedan temui di UGM? Masa Depan Demokrasi di Tangan Anak Muda Pada Senin (9/9) Anies hadir di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pembicara dalam acara bertajuk "Demokrasi Dalam Genggaman, Kepemimpinan Anak Muda di Era Digital".
-
Apa saja yang disampaikan Anies Baswedan saat berada di UGM? Dalam kesempatan itu, Anies mengucapkan terima kasih telah diundang dalam acara tersebut.Bagi Anies, undangan untuk berdialog dengan mahasiswa di banyak kampus merupakan hal yang penting. Menurutnya, di genggaman anak-anak mudalah masa depan demokrasi ditentukan."Lewat dunia digital, kalian telah menunjukkan peran nyata menjaga konstitusi, memperkuat demokrasi, dan mengamankan cita-cita reformasi," kata Anies dikutip dari Liputan6.com.
-
Bagaimana Anies menerapkan prinsip keadilan saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022? Anies menjelaskan, prinsip keadilan itu pernah dia pakai saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022. Anies kala itu menjabat gubernur DKI Jakarta. "Saya sampaikan ketika kami memimpin di Jakarta kenaikan UMP contohnya pada tahun 2021-2022 kami memilih menggunakan rumus yang prinsipnya keadilan. Jadi rumus itu yang kami gunakan," kata Anies di GBI Mawar Sharon, Kelapa gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11).
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
-
Apa yang dititipkan Anies Baswedan kepada majelis hakim MK? Kita titipkan ke majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arahnya ke depan. Kami yakin semoga majelis diberikan keberanian, kekuatan untuk memutus yang terbaik untuk Indonesia kedepan
Dia menyatakan kekecewaannya tersebut karena belum mendapatkan jadwal revisi surat mengenai besaran UMP 2022. William juga menilai, jadwal janji yang sempat disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta hanya bentuk spontanitas.
"Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk menyenangkan saja," ucapnya.
"Kita lihat nanti saja. Yang pasti kami kecewa dengan Pak gubernur, karena tidak sesuai dengan janjinya pada tanggal 29 November," sambungnya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, kelompok buruh akan terus meningkat eskalasinya dalam melawan kenaikan upah yang dirasa tidak cukup menenuhi harapan. Said pun mengancam, kalau dia bersama seluruh elemen buruh bisa melakukan mogok nasional.
"Di seluruh Indonesia bilamana pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tidak mengacu pada keputusan MK. Perlawanan gerakan mogok nasional menjadi pilihan," kata Said saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (8/12).
Said menilai, putusan MK sudah menyatakan beleid Cipta Kerja cacat formil karena pembentukannya yang belum memenuhi unsur partisipasi publik. MK pun memberi kesempatan pemerintah untuk memperbaiki dalam dua tahun mendatang.
"Tapi kalau kembali dilakukan dengan cara cara tidak melibatkan partisipasi publik, khususnya Serikat buruh dan gerakan sosial lainnya. Maka sudah dipastikan gerakan mogok nasional menjadi pilihan," wanti Iqbal lagi.
Janji Revisi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 terlalu kecil. Sebab, dari rumusan yang diatur pemerintah pusat, kenaikan UMP DKI 2022 hanya 0,85 persen.
"Kami pun berpandangan ini angka terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," kata Anies di hadapan buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota, Senin (29/11).
Rumusan pemerintah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Dalam aturan tersebut, UMP diatur langsung oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah hanya mengikuti rumusan tersebut.
"Kami melihat PP 36 yang formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia. Kami semua terima formulanya. Kami semua terima angkanya. Bila diterapkan di Jakarta, maka buruh hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 38.000,” kata Anies.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka kenaikan UMP di tahun 2022 memang amat kecil. Anies merinci kenaikan UMP DKI tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, tahun 2021 yang naik 3,2 persen.
"Tahun-tahun sebelumnya kenaikan UMP 8,2 persen, 8,7 persen, 8,0 persen, 8,5 persen. Tahun lalu memang ada krisis. Karena itu memang turun. kita masuk akal jadi 3,2 persen,” jelas Anies.
Karena aturan dalam PP 36 Tahun 2021 ini, Anies pun terpaksa mengeluarkan Kepgub berisi kenaikan UMP sebesar Rp38 ribu saja. “Karena bila tidak dikeluarkan, maka dianggap melanggar,” kata Anies.
Anies menegaskan, Pemprov DKI terus berupaya untuk memperbaiki UMP tahun 2022. Pihaknya telah menyurati Menteri Tenaga Kerja untuk mengubah rumusan dalam PP tersebut.
"Saya memang terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk mengumbar masalah," kata Anies.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com