Bus tingkat Jokowi berapa lama tahan di Jakarta?

Bus-bus tingkat yang nantinya mengangkut wisatawan itu dilewatkan ikon-ikon Ibu Kota Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya mendatangkan lima bus tingkat pariwisata yang dipesan dari China. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak sektor pariwisata di Ibu Kota Jakarta.

Pengamat transportasi Yayat Supriatna berpendapat, bus tingkat untuk wisatawan yang didatangkan Jokowi tersebut dapat dimungkinkan bertahan lama. Ada sejumlah hal yang penting diperhatikan untuk merealisasikan tersebut.

"Begini, uji coba dulu bus ini selama 3 bulan, minat publik seperti apa. Yang perlu dikatakan, sekarang ini euforia publik seperti apa sudah jelas," ujar Yayat saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (16/1).

Lebih lanjut, kata Yayat, bus tingkat untuk wisatawan itu tentunya juga harus memiliki rute perjalanan yang jelas. Pasalnya, di satu sisi hampir sebagian besar titik wilayah Jakarta mengalami kemacetan.

Untuk menyiasati adanya macet itu, jelas dia, maka Pemprov DKI bisa saja dimungkinkan untuk mengoperasikan bus tingkat saat-saat ada event. Atau misalnya setiap hari Sabtu dan Minggu yang mana sebagian warga melakukan mobilitas ke luar Jakarta.

"Bisa setiap Minggu beroperasi seperti car free day itu, kalau pas hari kerja ya macet," katanya.

Yayat menyarankan, bus-bus tingkat yang nantinya mengangkut wisatawan itu dilewatkan ikon-ikon Ibu Kota Jakarta. Baik itu kawasan yang memiliki nilai budaya sejarah atau kawasan kuliner.

"Kalau rutenya menarik tentu akan bertahan. Kemudian memberikan fasilitas lebih misalnya setiap wisata dapat diskon, ke Ragunan atau Ancol pasti laku. Yang lebih penting adalah unsur mengenalkan kota pada wisatawan," tutupnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bakal meremajakan bus tingkat wisata setiap lima tahun sekali. Regenerasi tersebut bertujuan untuk menghindari bobroknya bus wisata tersebut.

"Ini kan baru, jadi nanti sebelum rusak, sebelum lima tahun baru lagi. Harusnya seperti itu," ujar dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (16/01).