Calon wakilnya di Pilgub DKI diperiksa KPK, ini reaksi Ahok
Kepala Bappeda DKI juga diperiksa KPK.
Dua anak buah Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) diperiksa KPK dalam kasus suap pembahasan raperda zonasi reklamasi teluk Jakarta. Dia adalah Kepala Badan Penyelenggara Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuti Kusumawati dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono.
Ahok menilai, penyidik KPK ingin memeriksa dan mencocokkan bukti draf usulan raperda yang dimiliki eksekutif dengan milik Badan Legislatif Daerah (Balegda). Hal ini dirasa perlu, untuk melihat apakah ada keterlibatan pihak eksekutif dalam kasus suap ini.
"Mereka pengen lihat revisi. KPK mungkin akan berpikir ini eksekutif main enggak. Kalau dia main kan kelihatan dari yang dia usulin. Kan dia udah bongkar juga yang di Balegda," kata Ahok di kantor Wali kota Jakarta Pusat, Kamis (7/4).
Selain itu, Ahok pun mengaku mendukung langkah KPK untuk bertindak profesional dalam mengusut kasus ini. Meskipun harus memeriksa calon wagubnya di DKI tahun 2017 yakni Heru Budi Hartono. Jika dirasa perlu, dia pun menyatakan siap bila lembaga antirasuah itu akan memanggilnya untuk pengembangan.
"KPK sudah punya yang di DPRD perubahannya seperti apa, yang didebatin seperti apa. Biar KPK kerja dulu, biar profesional. Pasti dong (siap dipanggil). Kalau dipanggil dirasa enggak cukup, mencurigakan, dan perlu keterangan dari Gubernur, mencocokkan," tegasnya.
Ditambahkannya, Ahok juga berperan dalam memberikan arahan kepada anak buahnya terkait pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara.
"Di situ banyak perintah saya, disposisi saya. Sekarang bawahan setiap rapat mesti lapor ke saya dan disampein, kronologi. Kalau KPK sudah jelas ya saya tidak dipanggil, tapi kalau mau mencocokkan bener enggak anak buahnya bohong apa enggak saya pasti dipanggil," tandasnya.
Seperti diketahui, Kepala Badan Penyelenggara Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKIJakarta, Tuti Kusumawati memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuty diperiksa oleh penyidik terkait kasus suap terhadap DPRD DKI Jakarta oleh PT Agung Podomoro Land guna pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) zonasi reklamasi teluk Jakarta.
Tidak hanya Tuty yang dimintai keterangan sebagai saksi, penyidik juga memanggil lima orang saksi lainnya.
"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk AWJ (Ariesman Widjaja)," kata pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Kamis (7/4).
Lima saksi lainnya adalah Heru Budi Hartono (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sudirman Saad (Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), Gamal Sinurat (Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI). Selain tiga dari PNS, KPK juga memanggil dua orang saksi dari pihak swasta yakni Budi Nurwono dan Herdy Halim.
Baca juga:
Ahok marah ditanya jaminan tak terlibat kasus suap Podomoro
KPK panggil Kepala Bappeda DKI gali keterangan raperda reklamasi
Bantahan Bestari disebut-sebut terseret kasus suap proyek reklamasi
FPI cuma sibuk jatuhkan Ahok, Sanusi korupsi tutup mata
Anggota DPRD DKI ini tegaskan pergi umroh bukan dari Agung Podomoro
Sekwan benarkan ketua DPRD DKI ke AS dan politisi PKS umroh
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Siapa yang membiayai kehidupan Ahok ketika ia tinggal di Jakarta? Keluarga Misribu-lah yang membiayai hidup Ahok selama di Jakarta.
-
Bagaimana Heru Budi Hartono ingin menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta? Menurut Heru, kondisi ini perlu dievaluasi bersama. Hal itu disampaikan Heru saat membuka focus group discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan di Ibu Kota di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7). "Hari ini kita kumpul karena tuntutan dari masyarakat untuk diskusikan bagaimana salah satunya mengatasi kemacetan. Banyak masukan-masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi. Terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak dirlantas. Kalau jam 6 itu seperti air bah. Dari bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta."
-
Kapan Heru Budi menyampaikan pesan kepada Camat dan Lurah se-Jakarta? "Foto sudah diatur, tidak boleh tanda-tanda mirip atau sama. Itu juga ada survei lho. Pak Lurah paling jauh itu dipantau juga. Malah kita netral kan enak. Datang, duduk, ya kerja bantu warga bereskan program-program kerja," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.