Demi kereta cepat, Ahok siap beri lahan DKI ke pemerintah pusat
"Untuk itu saya ingin dia (Gambir) kita tambahkan lahan untuk membuat lahan kereta dalam kotanya," kata Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan rencana pembangunan kereta api cepat (High Speed Railway) adalah urusan pemerintah pusat. Namun, kata Ahok, DKI siap membantu menyukseskan rencana tersebut, salah satunya dengan menyediakan tambahan lahan.
"Tadi saya sudah bertemu dengan Duta Besar Jepang, H.E. Mr. Yasuaki Tanizaka membahas infrastruktur kereta api. Saya nggak tahu, kereta cepat itu urusan pemerintah pusat, kita nggak ikut campur. Tapi kita usul kalau bisa ya pakai di Stasiun Manggarai, sama Gambir. Kita juga nantinya mau kasihkan atau tambahkan lahan yang di Monas," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (25/8).
Ahok berharap nantinya ada kereta cepat dari Manggarai dan Gambir menuju Bandung, Jawa Barat, sehingga tidak hanya kereta dalam kota saja yang berhenti Manggarai, dan tidak hanya kereta luar kota saja yang berhenti di Gambir.
"Kereta luar dan dalam kota kan sekarang nggak nyambung nih. Di Gambir tidak ada kan kereta dalam kota. Untuk itu saya ingin dia (Gambir) kita tambahkan lahan untuk membuat lahan kereta dalam kotanya. Minimal Gambir ada intermoda dalam dan luar kota," Jelasnya.
Ahok mengungkapkan, untuk merealisasi lokasi kereta cepat tersebut, Kementerian BUMN mengusulkan di Halim, Jakarta Timur.
"Tapi kalau Halim agak repot. Kalau halim kamu mesti bangun intermodanya lagi. Kalau di Manggarai kan udah jadi. Semuanya bisa kita tumpuk di Manggarai, lahannya juga luas," ungkapnya.
Baca juga:
Jokowi targetkan perpres LRT dan kereta cepat terbit September
Seskab: Presiden bakal terbitkan 2 perpres untuk LRT & kereta cepat
Genjot infrastruktur, pemerintah diminta belajar dari Yunani
Jika terwujud, kereta supercepat diyakini sepi peminat
Proyek kereta cepat dinilai perlebar jurang Indonesia barat & timur
-
Kenapa pembangunan jalur kereta api dari Garut ke Cikajang dianggap menguntungkan? Guru Besar Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Kunto Santoso, mengatakan bahwa pembangunan jalur kereta api dari Garut ke Cikajang dinilai sangat menguntungkan karena akan menghidupkan ekonomi di daerah sekitarnya, mengangkut hasil perkebunan, dan juga menghidupkan sektor pariwisata.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Mengapa pembangunan jalur kereta api di Aceh memakan waktu yang cukup lama? Pembangunannya tidak berjalan mulus dan memakan waktu yang cukup lama lantaran kondisi keamanan yang masih sangat rawan.
-
Mengapa kereta cepat Jakarta-Bandung mendapat sambutan baik dari masyarakat? Uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan dimulai besok, Jumat 15 September 2023 hingga 30 September 2023. Tak ayal, hal ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar KCJB.
-
Bagaimana Indonesia membangun konektivitas regional dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan? Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-MalaysiaThailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.
-
Siapa yang memimpin pembangunan rel kereta api di Aceh? Melansir dari heritage.kai.id, rencana pembangunan jalur kereta api di Aceh dimulai saat Belanda menyatakan perang dengan Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1873. Masa kekuasaan dari pihak Belanda terus berganti sampai pada tahun 1874 Banda Aceh sudah dikuasai oleh Jenderal Jan van Swieten. Saat Swieten ditarik ke Batavia, pimpinan militer Belanda di Aceh diganti oleh Mayor Jenderal Johannes Ludovicious Jacobus Hubertus Pel. Dirikan Rel Kereta Api Pel, yang terkesima melihat jalur kereta api di Pulau Jawa membuat dirinya langsung menulis surat kepada Jenderal James Loudon tentang betapa pentingnya moda transportasi kereta api untuk menaklukan Kesultanan Aceh.