Dinas Gulkarmat Beranggaran Rp131 M, PSI Soroti Minimnya Upaya Pencegahan Kebakaran
Dia menilai Pemprov DKI Jakarta tidak serius menangani tingginya kasus kebakaran di Jakarta. Pada dokumen KUA-PPAS yang diserahkan contohnya, belum terlihat adanya peningkatan dalam program untuk menyelesaikan masalah kebakaran ini.
Fraksi PSI menyoroti jumlah kebakaran yang terjadi di Jakarta selama 2021 yaitu 1.224 kasus. Jatah anggaran yang didapat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) sebesar Rp131 miliar pada APBD 2022 pun dinilai tidak signifikan terhadap upaya pencegahan kebakaran.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad mengatakan, anggaran Rp131 miliar di luar biaya internet, listrik, dan gaji pegawai.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
"Ini fenomena di tengah pandemi yang menyedihkan. Kebakaran menjadi kejadian bencana yang harus benar-benar dipikirkan secara matang. Ada 1000 lebih kasus kebakaran di Jakarta. Ini menjadi catatan penting,” katanya di rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta saat membahas dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2022, Jumat (29/10).
Dia menilai Pemprov DKI Jakarta tidak serius menangani tingginya kasus kebakaran di Jakarta. Pada dokumen KUA-PPAS yang diserahkan contohnya, belum terlihat adanya peningkatan dalam program untuk menyelesaikan masalah kebakaran ini.
“Pihak eksekutif, selalu menjawab kegiatan untuk penanganan kebakaran sudah dianggarkan. Tapi masalahnya bukan pada ada-tidaknya anggaran, tapi cukup-tidaknya anggaran tersebut, dan efektif-tidaknya anggaran tersebut mengurangi bencana kebakaran di Jakarta,” jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan penyelesaian bencana kebakaran dengan sangat matang, dan jangan cepat berpuas dalam penanganan kebakaran saat ini. Idris juga telah menugaskan masing-masing anggota legislatif Fraksi PSI Jakarta untuk memperjuangkan kecukupan anggaran serta program prioritas penanganan kebakaran, seperti penambahan pos pemadam kebakaran di 27 kelurahan rawan kebakaran di Jakarta yang belum mempunyai pos damkar, penyediaan APAR,hidran kering di wilayah, edukasi dan sosialisasi dan kegiatan monitring instalasi listrik pemukiman.
"Tingkat kasus kebakaran di Jakarta harus bisa ditekan, bahkan dicegah agar tidak lagi terjadi korban jiwa maupun harta yang merugikan warga Jakarta," pintanya.
(mdk/fik)