Disebut kerja sama dengan preman, Satpol PP DKI merasa difitnah Ombudsman

Wakil Ketua Satpol PP DKI Jakarta Hidayatullah membantah terkait temuan dari Ombudsman. Kepastian ini dia dapat karena sudah memasang mata-mata untuk mengawasi anak buahnya.

Ombudsman telah membuat kajian tentang dugaan mal administrasi yang dilakukan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta yang bekerja sama dengan preman untuk mengamankan dari razia dan penertiban.

Ombudsman menjelaskan keberadaan preman di sejumlah tempat termasuk kawasan Tanah Abang. Preman semacam penghubung antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima. Di mana tugas mereka adalah mengamankan dan membantu pedagang untuk terhindar dari penertiban. Preman ini juga yang diduga menjadi penyetor uang kepada Satpol PP.

Terkait penemuan tersebut, Wakil Ketua Satpol PP DKI Jakarta Hidayatullah membantah terkait temuan dari Ombudsman. Kepastian ini dia dapat karena sudah memasang mata-mata untuk mengawasi anak buahnya.

"Ya udah kita pasang mata mata. Kita komando. Belum ada," katanya di Jakarta, Jumat (24/11).

Dengan tidak adanya bukti yang valid, dia merasa difitnah oleh Ombudsman. Namun, Hidayatullah menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi tegas jika memang ada jajarannya yang melakukan praktik tersebut.

"Jadi difitnah terus kita Satpol PP ini. Kita belum menemukan lah ya enggak? Kita belum menemukan Satpol PP mungut-mungut uang di kaki lima," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi temuan dari Ombudsman. Bahkan, dia akan menggunakan data-data yang didapat dari Ombudsman sebagai bahan evaluasi.

"Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan inspector gadget, penyamaran-penyamaran itu, data-data itu akan kita gunakan dan kalau ada betul PNS yang terlibat kita akan tindak secara tegas," tutupnya.