Djarot ancam blacklist kontraktor yang main proyek dengan SKPD
"Pengusaha jangan coba menyuap. Tunjukan saja profesionalitas di lapangan."
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) IX, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) DKI Jakarta. Dalam pidatonya, dia berpesan pada pengusaha kontruksi agar tak coba-coba main anggaran dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bila terbukti, para kontraktor tersebut akan di-blacklist dalam proyek pembangunan di ibukota.
"Untuk mendapatkan pekerjaan, bayar di muka 5 hingga 20 persen. Pengerjaannya jadi tambal sulam dan rusak lagi, ini yang saya sebut nilai lama, jadi benalu," ujar Djarot, di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (29/1).
Djarot berharap para pengusaha lebih mengedepankan aspek profesionalisme dalam mengerjakan proyek pembangunan. Apalagi, jelang Asian Games 2018 mendatang, pembangunan fisik di wilayah DKI Jakarta akan meningkat.
"Pengusaha jangan coba menyuap. Tunjukan saja profesionalitas di lapangan. Termasuk jika ada SKPD kami melakukan praktik kotor, laporkan ke saya," ucapnya.
Djarot mengungkapkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan PPATK mengawasi pejabat dan para pengusaha yang melaksanakan proyek. Apalagi untuk melakukan lelang proyek kini sudah menggunakan sistem komputerisasi di ULP.
"Bisa dilacak, apakah pengerjaannya profesional atau abal-abal. Atau apakah itu perusahaan broker yang suka menjual tender atau bukan," tandasnya.