Djarot: Bangunan di bawah Rp 2 miliar akan bebas pajak
Kebijakan tersebut sekaligus menjawab keluhan warga ibu kota yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan di Ibu Kota, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk membayar PBB.
Kebijakan baru tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di DKI Jakarta akan segera diberlakukan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan tanah dan bangunan yang nilai jual objek pajaknya (NJOP)-nya di bawah Rp 2 miliar akan digratiskan dari biaya pajak.
Kebijakan tersebut sekaligus menjawab keluhan warga ibu kota yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan di Ibu Kota, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk membayar PBB.
Djarot menegaskan bahwa tidak seluruh warga Ibu Kota adalah orang mampu yang memiliki tanah dan bangunan dengan cara membeli. Sebagian dari mereka yang memiliki tanah tersebut berasal dari warisan.
"Iya pajak di bawah Rp 2 miliar ini sekarang lagi kita kaji buat Pergubnya, nanti akan digratiskan kepada pemilik bangunan tersebut," kata Djarot kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/5).
Selain itu, pajak gratis juga akan diberlakukan kepada veteran dan para pensiunan. Tak hanya PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga akan digratiskan bagi mereka.
"Termasuk juga yang para veteran, pensiunan, itu juga diberikan kemudahan. Kalau enggak gitu, sudah enggak bisa bayar pajak. Termasuk juga untuk BPHTB," katanya.
Djarot mengungkapkan, Pemprov DKI sudah memerintahkan seluruh kelurahan melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) mempermudah pengurusan gratis pajak ini. Ketika ditanya waktu Pengesahan Pergub pajak ini, dia menargetkan selesai pada Mei ini.
"Semua aturannya lagi kita pelajari dan kaji untuk dijadikan Pergub. Target bulan ini bisa diselesaikan," tutupnya.
-
Bagaimana PBB menyatakan kesiapan mereka dalam memenangkan Prabowo dan Gibran? Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor menegaskan partainya siap memenangkan Prabowo dan Gibran di Pemilu 2024.
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Apa yang dilakukan Prabowo Subianto dalam Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Siapa yang berhak mendapatkan keringanan PBB? Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang diusung Prabowo Subianto dalam acara tersebut? Ketua Umum Pilar 08, Kanisius Karyadi, mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 70 ribu lebih peserta ini merupakan bentuk dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam menjaga dan merawat Persatuan Indonesia, sejalan dengan Sila ke-3 Pancasila.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
Baca juga:
Kontrak sebagai PPSU diputus, Khotimah menangis di depan Ahok
Pemprov DKI akan kembali ratakan bangunan liar di Kampung Akuarium
Saat Ahok ngamuk tim Anies minta masukkan 4 program di APBD P 2017
DPRD DKI akan gandeng BPK hingga KPK saat bahas APBD Perubahan 2017
Ahok lanjutkan pembangunan RS Sumber Waras tanpa APBD DKI