Djarot klaim Kemendagri bakal izinkan perombakan SKPD DKI

Mantan Wali Kota Blitar ini menjelaskan, perombakan harus segera dilakukan karena ada program yang harus cepat selesai. Mengingat sampai saat ini ada beberapa posisi yang belum terisi, alias kosong.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana merombak jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Namun, hal itu masih harus menunggu putusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengklaim, Kemendagri akan segera menyetujuinya dalam waktu dekat ini.

"Ya dalam waktu dekat (persetujuannya) tunggu ajalah, sabar ya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/7).

Mantan Wali Kota Blitar ini menjelaskan, perombakan harus segera dilakukan karena ada program yang harus cepat selesai. Mengingat sampai saat ini ada beberapa posisi yang belum terisi, alias kosong.

"Memang kita evaluasi secara menyeluruh untuk percepatan dan terutama untuk penyerapan anggaran karena ada beberapa program strategis yang harus segera selesai. Yang kedua untuk pengisian jabatan-jabatan lowong, itu harus," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekda Pemprov DKI Jakarta, Saefullah mengaku tak ada perombakan di jajaran pejabat SKPD yang ada hanya rotasi pejabat di tingkat eselon II.

Dia menilai rotasi jabatan tersebut merupakan proses alami. Apalagi di tingkat pejabat eselon III dan IV hampir setiap bulannya ada banyak memasuki masa pensiun.

"Teman-teman PNS , pensiun ini setiap bulan selalu ada. Kan jumlah pejabat di DKI ini 5000 lebih, kalau dibagi 12 tiap bulan pasti ada aja ada 5, ada 6, ada 10 ada 20 (yang pensiun) dan ini kan kosong jadi harus diisi," ucap Saefullah di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).