Sekjen PDIP Ungkap Ada Pihak Ingin Bangun 'Kerajaan' di Indonesia: Ada Menantu, Saudara dan Sahabat
Sekjen PDIP menyinggung soal pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah kedaulatan menjadi sebuah ‘kerajaan’.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Indonesia berbentuk republik di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Dia pun menyinggung soal pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah kedaulatan menjadi sebuah ‘kerajaan’.
Hasto menyebut orang tersebut memasukkan menantu, saudara hingga orang-orang dekatnya untuk menempati kekuasaan, tanpa melihat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini.
"Kerajaan itu yang ditetapkan itu ada menantu, ada saudara, kemudian ada sahabat-sahabat baiknya yang nantinya akan ditetapkan sebagai bagian dari hulu balang kerajaan itu. Tapi kita adalah negara republik yang berideologi Pancasila. Sehingga yang namanya kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11).
"Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, seluruh calon-calon kepala negara yang memiliki perjuangan itu juga percaya dari rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukan rahmat dari orang yang punya dana banyak, orang yang sebelumnya memegang kekuasaan. Bukan seperti itu," imbuh dia.
Lebih lanjut, Hasto menilai Pilkada serentak sebagai momentum menyatunya seluruh kekuatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah tanpa intimidasi.
Pesan Megawati
Dia menyampaikan pesan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri agar memilih para calon kepala daerah yang terbaik dan melewati proses merangkak dari bawah.
Dia pun mencontohkan calon kepala daerah dari PDIP di Tegal, Bima Eka Sakti dan Syaeful Mujab yang berproses dari bawah. Serta, calon wakil Bupati Tangerang Irvansyah yang mengawali karir politik dari bawah dan berproses.
"Semua proses penetapkan calon juga melalui tahap-tahap dengan melihat aspek personaliti, karakter. Mereka mengejar dan kesatupaduan percaya pada kekuatan rakyat," kata Hasto.
Hasto juga meyakini bahwa rakyat memiliki hak merdeka dan berdaulat untuk menentukan calon kepala daerahnya, bukan melalui endorsement orang-orang tertentu.
"Ini kadang diingatkan sebagai momentum untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Bahwa rakyat telah memiliki kemerdekaan untuk memilih tanpa intervensi manapun," ujar Hasto.
