Alasan Sekjen PDIP Tolak Ungkap Identitas Ketum Parpol yang Dipegang Kartu Truf-nya oleh Penguasa
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menolak mengungkap lebih dalam maksud pernyataan penguasa pegang kartu truf ketum parpol.
Hasto Kristiyanto menolak mengungkap lebih dalam maksud pernyataan
Alasan Sekjen PDIP Tolak Ungkap Identitas Ketum Parpol yang Dipegang Kartu Truf-nya oleh Penguasa
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menolak mengungkap lebih dalam maksud pernyataan penguasa pegang kartu truf ketum parpol.Akibat pernyataan itu, sejumlah petinggi parpol mendesak Hasto untuk mengungkap siapa identitas ketum parpol yang dipegang kartu trufnya oleh penguasa.
“Loh, kami kan sayang dengan seluruh ketua umum. Kami sayang, kami menghormati bahwa demokrasi tanpa parpol itu tidak bisa. Sehingga kedaulatan parpol itu suatu hal yang sangat penting di dalam mengambil keputusan,” kata Hasto, saat diwawancarai di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (2/11).
Hasto merasa tak perlu membuka siapa saja yang merasa kartu trufnya dipegang penguasa. Karena, kata dia, isu ini sudah menjadi rahasia umum.
“Dan juga kami bertemu secara off the record dengan para ketum yang memang merasakan bahwa kedaulatan itu telah dicampurtangani karena tujuan-tujuan kekuasaan ini yang diingatkan oleh kami,” imbuh Hasto.
Alih-alih menjawab siapa ketua umum yang dimaksudnya, Hasto justru menyebut pernyataannya itu sebagai sebuah imbuan.
Sehingga, semua pihak menjaga demokrasi sehat tanpa intervensi.
"Sehingga yang kami lakukan adalah bagian dari imbauan moral, imbauan bahwa semua pihak harus menjaga demokrasi yang sehat untuk tidak melakukan intervensi,"
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Merdeka.com
Sebelumnya, Hasto mengaku menerima pengakuan sejumlah ketum parpol perihal kartu truf yang dipegang.Hal ini saat menyinggung pencalonan putra sulung Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.
"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu (29/10).
"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," imbuhnya.
