Djarot tolak usulan tambahan anggaran Rp 1,8 triliun APBD perubahan

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menolak usulan anggaran di APBD Perubahan 2017 senilai Rp 1,8 triliun. Usulan anggaran itu sedianya akan dialokasikan untuk pembebasan lahan berbagai proyek pembangunan.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menolak usulan anggaran di APBD Perubahan 2017 senilai Rp 1,8 triliun. Usulan anggaran itu sedianya akan dialokasikan untuk pembebasan lahan berbagai proyek pembangunan.

Dia menduga ada permainan antara eksekutif dan legislatif dalam pengajuan usulan itu. "Ya bermainlah legislatif sama eksekutif. Enggak bisa lah legislatif doang kalau enggak berbicara sama eksekutif. Pasti lah," ujarnya di Balai Kota, Rabu (20/9).

Usulan itu ditolak karena pembahasan KUA-PPAS RAPBD Perubahan 2017 telah rampung akhir Agustus lalu. "Tidak boleh karena KUA-PPAS sudah selesai ditandatangani tanggal 25 Agustus. Sudah kita kunci di situ. Sekali lagi kita bekerja by system. Tidak boleh nyelonong seperti itu," jelasnya.

Menurutnya anggaran itu tak perlu karena lahan yang tersedia cukup banyak. Ia pun mengusulkan agar dilakukan inventarisasi lahan.

"Kita maksimalkan lahan kita. Lahan yang perlu dibebaskan itu memenuhi kriteria skala prioritas. Misalnya itu lahan yg ada di bantaran sungai, lahan utuk pembangunan MRT, LRT. Harus betul betul fokus. Lahan untuk misalnya perluasan waduk," jelasnya.

Anggaran yang juga rencananya untuk pengadaan alat berat juga menurutnya tak perlu. "Alat berat juga sudah cukup. Kalau masih kurang nanti. Lebih baik kita maksimalkan kita punya alat berat," jelasnya.