Indonesia Utang Lagi ke ADB Sebesar Rp7,5 Triliun, Berapa Bunganya?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya akan mengecek nilai bunga pinjaman dari ADB tersebut.

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) telah menyetujui pinjaman atau utang berbasis kebijakan senilai USD 500 juta untuk membantu Indonesia mempercepat transisi energi. Nilai pinjaman tersebut sekitar Rp7,55 triliun dengan asumsi Rp15.101 per USD.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya akan mengecek nilai bunga pinjaman dari ADB tersebut. Namun, umumnya nilai bunga utang yang diberikan lebih rendah.

"Itu perlu dicek, biasanya (bunga) lebih rendah," kata Airlangga di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Airlangga mengungkapkan bantuan utang dari ADB tersebut akan digunakan untuk sejumlah program pendukung percepatan transisi energi. Antara lain program pensiun dini PLTU Batu bara.

"Ya kan salah satunya kemarin untuk percepatan dari pada transisi ataupun early retirement dari power plant. Tetapi tentu itu masih ada mekanisme yang harus di dalami," tandasnya.

Sebelumnya, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD 500 juta atau sekitar Rp 7,55 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 15.101) untuk membantu Indonesia mempercepat transisi energinya. 

Capai Target Emisi Bersih di 2050

Program Transisi Energi yang Terjangkau dan Berkelanjutan akan mendukung berbagai langkah kebijakan Indonesia dalam mencapai kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan target emisi bersih nol dari pembangkitan listrik pada 2050, salah satu dari dua subprogram dalam program ini.

"Indonesia berada di persimpangan yang sangat penting dalam perjalanan transisi energi-nya," ujar Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (20/9).

Program ini fokus membangun kerangka kebijakan dan regulasi yang kuat bagi transisi energi bersih, memperkuat tata kelola sektor dan keberlanjutan keuangan, serta memastikan transisi yang adil dan inklusif.

Salah satu langkah pentingnya adalah pengembangan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP), dengan dukungan dari Kemitraan Transisi Energi Adil Indonesia, yang mengidentifikasi persyaratan dan peluang investasi untuk mencapai transisi energi yang adil.

Langkah penting lainnya termasuk penyempurnaan regulasi guna meningkatkan skala kapasitas energi terbarukan, dan prakarsa untuk memperkuat kapasitas dan tata kelola badan usaha milik negara di bidang energi, termasuk meningkatkan kesetaraan gender.