Terungkap, Ini Dua Cara Pemerintah Setop Pengoperasian PLTU Batu Bara
Menurut rencana, program pensiun dini PLTU batu bara bisa melalui pendekatan teknologi, dan kedua dengan skema menurunkan secara bertahap (phase down).
Pemerintah masih menaruh harapan terhadap sokongan dana dari Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mempensiunkan PLTU batu bara.
Terungkap, Ini Dua Cara Pemerintah Setop Pengoperasian PLTU Batu Bara
Terungkap, Ini Dua Cara Pemerintah Setop Pengoperasian PLTU Batu Bara
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut ada dua pendekatan yang akan digunakan dalam mengurangi ketergantungan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU batu bara.
Menurut rencana, program pensiun dini PLTU batu bara bisa melalui pendekatan teknologi, dan kedua dengan skema menurunkan secara bertahap (phase down).
"Phasing down tentu yang sudah tua. Kan ada beda teknologi, ada yang super critical, ada PLTU-PLTU yang sudah beroperasi puluhan tahun," ujar Menko Airlangga di Shangri La Hotel Jakarta, Kamis (24/8).
Selain itu, Menko Airlangga juga masih menaruh harapan terhadap sokongan dana dari Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mempensiunkan PLTU batu bara.
"Dan sudah ada program melalui JETP yang akan menukar hydropower dengan PLTU," kata Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, sokongan dana untuk mempensiunkan PLTU batu bara dari kemitraan JETP masih belum jelas.Adapun komitmen dana yang dihimpun dalam rencana investasi komprehensif (CIP) JETP untuk pensiun dini PLTU batu bara nilainya mencapai USD 20 miliar atau setara Rp305,8 triliun (kurs Rp15.290 per USD).
Luhut menyayangkan ketidakjelasan itu. Sebab, pemerintah telah menyiapkan PLTU batu bara yang siap dipensiunkan lebih cepat dalam program JETP.
"Saya kira ada satu PLTU yang sudah mau segera kita kerjakan. Tapi kan kita nunggu uangnya dari konsorsium, sampai sekarang uangnya belum jelas," kata Luhut di Kantornya, Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Luhut, Indonesia seakan dipersepsikan mundur dalam menerima program pendanaan dari kelompok negara-negara kaya yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), seperti Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa."Justru itu kita malah diberitakan kita yang mundur, padahal dari mereka yang enggak jelas," ujar Luhut. Padahal sebelumnya, rencana investasi komprehensif (CIP) untuk program pendanaan Just Energy Transition Partnership Investment (JETP) bisa dipublikasikan pada 16 Agustus 2023.
Adapun dokumen CIPP akan memuat informasi teknis, pendanaan, kebijakan serta sosio ekonomi mengenai investasi transisi energi di sektor ketenagalistrikan hingga 2030, yang akan melandasi implementasi kemitraan USD 20 miliar di bawah JETP Indonesia. Untuk rinciannya, pendanaan JETP Indonesia terdiri atas USD 10 milar pendanaan publik dari para anggota IPG (Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Norwegia, Denmark dan Uni Eropa) dan USD 10 milar dari 7 institusi keuangan internasional yang merupakan anggota Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) yaitu HSBC, Citibank. Standard Chartered, Bank of America, Deutsche Bank, MUFG dan Macquarie.
