Pemerintah Akui Indonesia Sulit Lepas dari Pembangkit Listrik Batu Bara

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan, Boby Wahyu Hernawan, mengungkap kesulitan pemerintah untuk memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Boby mencatat, saat ini, pemanfaatan PLTU baru bara di Indonesia mencapai sekitar 60 persen.

"Kita juga harus sampaikan bahwa Indonesia ini ingin menjadi negara maju 2045 atau lebih cepat. Salah satunya kita harus tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan punya sumber energi yang cukup murah dari coal. Tapi kita tetap berkomitmen terhadap agenda perubahan iklim," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah terus berupaya mempercepat transisi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia untuk mencapai target target nol persen emisi atau net zero emission di 2060. Antara lain dengan secara bertahap melakukan pensiun dini (early retirement) terhadap PLTU batubara.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, umur operasi PLTU berbasis batubara di Indonesia berakhir pada 2056 mendatang. Hal itu sesuai dengan arah kebijakan pemerintah terkait percepatan transisi EBT domestik.

"Jadi, itu adalah skenario di mana kita tidak akan membangun PLTU baru. Menurut umur yang sudah ada di pipe line, 2056 itu tidak ada PLTU batubara," katanya dalam Seminar on Strategic Issue in G20: Exit Strategy and Scarring Effect di Jakarta, Kamis (17/2).