DPRD DKI rombak dana operasional buat RT 1,5 juta & RW Rp 2 juta
Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat tentang usulan kenaikan dana operasional RT RW. Rapat digelar atas permintaan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, mengusulkan adanya kenaikan dana operasional RT RW.
Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat tentang usulan kenaikan dana operasional RT RW. Rapat digelar atas permintaan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, mengusulkan adanya kenaikan dana operasional RT RW.
"Ada usulan dari Plt Gubernur kepada DPRD untuk menaikkan operasional RT RW. Memang dalam reses pun kami ke masyarakat yang dihadiri RT RW selalu mereka minta kepada kami dari dewan untuk bisa dinaikan," kata Wakil Ketua Komisi A, Petra Lumbun di DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/2).
Petra menuturkan, dana operasional diperuntukkan RT sebesar Rp 925.000 setiap bulannya. Dalam rapat tersebut disebutkan diperkirakan dana tersebut akan dinaikkan menjadi Rp 1,5 juta untuk RT dan Rp 2 juta untuk RW.
Petra tak bisa menyebutkan bahwa kenaikan warga tersebut tidak bisa dikatakan relatif wajar atau tidaknya. Sebab yang bisa menilai hal tersebut adalah lembaga keuangan daerah .
"Kalau cukup ya bisa lebih lagi, kita kan harus lihat kebutuhan lain. Kan RT RW memang tenaga sosial ya, jadi ini bukan untuk RT RW personnya, tapi kegiatan, administrasi, harus bikin laporan dan sebagainya," tutur Petra.
Atas rencana tersebut pun DPRD tentunya akan setuju dengan kenaikan dana operasikan tersebut. Namun selebihnya akan kembali membahas dalam rapat komisi A selanjutnya. "Pak Plt juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah karena kami kan belum menganggarkan. Akan kami bahas dulu," sambungnya.
Terkait sumber dana rencana kenaikan dana operasional tersebut akan diusulkan dalam APBD-P agar memiliki payung hukum yang jelas. Tentunya ini juga akan dibahas dengan gubernur definitif.
"Nanti akan kita bicarakan juga dengan Pak Gubernur definitif. Ada beberapa opsi tadi yang dijelaskan bappeda nanti kami akan pertimbangkan, selain biaya tak terduga, pakai APBd perubahan," terangnya.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang telah diraih oleh seluruh kelurahan di DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Baca juga:
DPRD DKI minta Pemprov DKI fasilitasi kapal ke Kepulauan Seribu
Pasar Senen sering terbakar, DPRD sebut pengawasan gedung lemah
Lewat Ketua DPRD, Ahok minta 4 pejabat hebat ini tak dicopot
Pemprov DKI alokasikan Rp 17 triliun dana pendidikan tahun 2017
Agus: Anggaran BLT tak ada apa-apanya dengan APBD DKI Rp 70 T
APBD DKI dianggap tak cukup bereskan persoalan Ibu Kota