DPRD usul pembatasan kepemilikan mobil, Ahok bilang tak mungkin

Menurutnya, paling tepat membatasi kendaraan di Jakarta dengan pemberlakuan ERP.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tidak sepakat dengan usulan DPRD DKI Jakarta membatasi warga memiliki roda empat yang dikuatkan dengan membuat Peraturan Daerah. Rencananya, perda itu akan mengatur seseorang tidak dapat memiliki mobil sebelum mempunyai garasi.

Menurutnya, Jakarta memiliki karakter yang berbeda dengan negara maju, seperti Jepang dan Singapura. Sebab mobil yang saat ini mengaspal di jalanan ibu kota tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari kawasan penyangga.

"Ya kalau di Jakarta itu beda dengan Singapura atau Jepang. Kenapa? Karena Jakarta itu berbeda, karena kendaraan masuk dari berbagai wilayah," kata di sela peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Rumah Pintar (RPTRA) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (19/5).

"Saya tanya Bogor pelat nomornya sama nggak sama kita? (Beda), Tangerang saja udah beda. Bekasi udah beda. Kamu bisa enggak ngelarang orang beli mobil masuk ke Jakarta? Nggak bisa," tambah Ahok, sapaan Basuki.

Ahok mengatakan, untuk mengurangi volume kemacetan di Jakarta hanya dapat dilakukan dengan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

"Makanya kebijakan paling benar tetap ERP, dapat uang ERP bisa buat bantu naik bus tidak bayar," jelasnya.

Namun, mantan Politisi Gerindra ini mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Transportasi akan terus melakukan penyisiran. Tujuannya agar mobil yang diparkir sembarang tempat dapat ditertibkan.

"Tapi begitu anda parkir di luar yang tidak boleh setop malam-malam pun kami derek. Kamu beli aja mobil, begitu kamu parkir di luar yang menutupi arus lalu lintas kami derek malam-malam," tutup Ahok.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan,‎ pihaknya tengah merangkum hasil kunjungan ke Jepang, Korea dan China. Sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Ahok dalam mengambil keputusan ke depannya.

"Ini kami akan rangkum dulu hasilnya. Kan kami ada tiga tim, dan nanti akan dilaporkan ke Pak Gubernur. Supaya hasil kunjungan sister city ini bisa memberikan hasil untuk warga Jakarta. Karena kami benar-benar mempelajari sesuatu ke sana," ujarnya saat dihubungi‎, Selasa (3/5).

Salah satu contohnya adalah bagaimana pemerintah Jepang melakukan pembatasan kendaraan bagi warganya. Tidak perlu‎ membuat peraturan yang rumit. Warga yang ingin membeli mobil diharuskan mempunyai garasi terlebih dahulu.

Sehingga, walaupun memiliki uang banyak, warga hanya dapat bermimpi memiliki mobil jika tidak memiliki garasi.

Baca juga:
M Taufik geram Ahok hapus 3 in 1 padahal macet makin parah
Polda Metro sebut sistem ganjil genap belum bisa kurangi macet
Ahok bakal evaluasi 3 in 1 sore hari usai tak mampu urai kemacetan
Polda Metro desak Pemprov DKI buat program pengganti 3 in 1
Lintasi kendaraan di Jaksel, akan ada uji emisi di tiga lokasi ini
Mulai 16 Mei 2016, kawasan 3 in 1 resmi dihapus
Dirlantas Polda Metro sebut kemacetan libur panjang masih kondusif