Dukung Ahok, NasDem minta kerja tim angket jangan diberi panggung
NasDem pun menyebut keberadaan Hak Angket hanya buat bingung masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta kepada media untuk tidak membesarkan pembahasan panitia angket. Pernyataan senada disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem, Bestari Barus.
Bestari mengatakan, media tidak perlu membuat panitia angket menjadi konsumsi publik. Dia khawatir, masyarakat bukannya semakin mengerti tetapi malah bingung.
"Jangan ini jadi konsumsi yang membingungkan masyarakat. Maka sebaiknya memang dibatasi," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/3).
Dia mengingatkan kepada rekan-rekannya di legislatif untuk tidak hanya fokus kepada hak angket. Banyak tugas lain yang harus dikerjakan salah satunya membahas dan menyusun 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
"Jangan disibukkan dengan angket saja. Pekerjaan lain masih banyak yang harus dilaksanakan dengan baik. Silakan angket-angket, tapi yang lain harus bergerak," tutupnya.
Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta terus melanjutkan proses penyelidikan yang dilakukan panitia angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, kini mereka mulai meminta pandangan ahli hukum tata negara dan komunikasi politik.
Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, media seharusnya tidak perlu membahas lebih lanjut mengenai apa yang tengah dilakukan panitia angket. Karena baginya hak angket sudah tidak ada taringnya.
"Aduh aku gak mau ngomongin angket-angket lagi dah pusing amat itu angket udah angket apalagi, angket APBD udah selesai. Saya kira wartawan enggak usah kasih panggung-panggung angket lagi lah, orang-orang kurang kerjaan gitu," tegas Ahok.
Baca juga:
Ahok mulai bosan terus ditanya soal hak angket DPRD DKI
Ahok kasihan pada pengamat yang salah paham soal anggaran UPS
Panitia angket dinilai tak bisa bahas etika Ahok
Cerita Ahok-Prasetyo, 2 sahabat yang kini jadi musuh bebuyutan
Ahok: DPRD pakai Pergub biar gengsi hak angket tetap ada
Sudah ada bukti, DPRD tetap panggil ahli perkuat pelanggaran Ahok
Ahok soal demo FPI: Itu kiriman DPRD, pengecut!
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
-
Apa yang dikatakan Hasto mengenai peluang Anies dan Ahok di Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.