Fitra sebut banyak tanah Pemprov DKI yang hilang, biro hukum lemah

Fitra menyimpulkan pemerintah belum bisa menginventarisir kekayaan negara.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengungkapkan ada banyak aset Pemprov DKI Jakarta, Setneg dan BUMN yang berpotensi dimiliki swasta. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK, dia menyimpulkan pemerintah belum bisa menginventarisir kekayaan negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas permasalahan pengelolaan Aset Tetap Tanah semester reguler pertama tahun anggaran 2014, terdapat 35 bidang tanah Pemprov DKI Jakarta seluas 1.538.972 m2 atau senilai Rp 7.976.183.446.050 digugat pihak ketiga. Dari sebelas bidang tanah tersebut, Pemprov DKI Jakarta dinyatakan kalah dalam sidang sengketa.

"Tanah yang bermasalah hilang karena kalah di pengadilan. Tanah senilai Rp 20 miliar sudah dikuasai pihak asing," kata Apung di Seknas Fitra, Jakarta, Rabu (20/1).

Dari laporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), hilangnya aset Pemprov DKI disebabkan oleh belum tertib dan optimalnya pelaksanaan pengamanan barang daerah. Selain itu, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta dinilai lemah dalam pengamanan aset terutama dalam proses hukum pengadilan.

"Penginventarisan aset pemerintah menjadi hal yang paling utama dalam menjaga aset negara. Sejumlah indikasi korupsi bisa saja terjadi apabila negara lemah dalam mengelola aset negaranya," katanya.

"Kerjasama BPK dan KPK merupakan pintu masuk menguak hilangnya aset yang merugikan negara," ujar Yani Sucipto dari Seknas Fitra.

Baca juga:
Ahok: Aset DKI berpotensi hilang karena tak bersertifikat & digugat
Ahok sebut kawasan kumuh & bantaran kali selalu jadi sarang masalah
Sindiran Ahok untuk guru malas dan sekolah di DKI yang jelek
Polisi dikeroyok warga, Ahok minta lurah pecat ketua RT/RW Berlan
Ahok kesal parkir liar bikin Damkar sulit padamkan kebakaran
Ahok: 10 tahun lalu orang Betawi udah jual tanah, pindah ke Depok