Geram disebut boros, Ahok tantang Dirjen Kemendagri buka-bukaan

"Saya lebih ikhlas kasih uang itu kepada orang kecil yang kerja, daripada uangnya dikasih ke kontraktor," tegas Ahok.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku siap berdialog dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, yang menyebut alokasi belanja pegawai pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 terlalu besar.

Ahok mengaku tak segan berdebat, saat pria yang disapa Donny itu sempat membanding-bandingkan gaji lurah yang kenyataannya lebih besar daripada Menteri Dalam Negeri. Ahok menantang Donny untuk membuktikan hartanya secara terbalik, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Makanya, saya bilang ke pejabat yang ngajak saya bicara itu. Saya tantang balik pembuktian terbalik harta kamu sama LHKPN, sama buktikan pajak yang kamu bayar. Pejabat publik ini tidak boleh terima gaji dari swasta. Mana sih ada bupati, gubernur, yang miskin? Sekarang saya tanya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/8).

Ahok mengaku, pemberian gaji besar kepada lurah dan camat itu dilakukan guna meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Hal itu diberikan kepada para lurah dan camat dengan syarat, bahwa mereka tidak boleh menerima uang setoran tak resmi dari mana pun.

"Menurut saya, naikin gaji pegawai wajar saja. Coba sekarang, anda mau kasih gaji orang pekerja prasarana sarana umum enggak? Untuk membayar gaji mereka di APBD habiskan Rp 1,7 triliun sampai Rp 1,8 triliun," ungkap Ahok.

"Saya lebih ikhlas kasih uang itu kepada orang kecil yang kerja, daripada uangnya dikasih ke kontraktor yang enggak angkut sampah di sungai, tapi habisin uang Rp 1,2 triliun. Dulu, sungai-sungai di Jakarta penuh semua sama sampah. Sekarang lihat, enggak ada sampah kan di sungai," pungkasnya.

Diketahui, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, atau Donny, sebelumnya sempat mengkritik anggaran DKI yang banyak dialokasikan pada belanja pegawai, di mana menurutnya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan.

Baca juga:
Awasi pembelian lahan, Ahok tunjuk Djarot jadi 'intel' terpercaya
Ahok setuju ada Pansus buat telusuri pembelian lahan RS Sumber Waras
Ahok geram warga DKI kemplang sampai Rp 3 triliun
Serapan anggaran rendah, Pemprov DKI salahkan perekonomian nasional
Serapan APBD DKI rendah, Ahok klaim sedang selamatkan anggaran