Gerindra DKI: KJS dan KJP bermasalah, tak tepat sasaran
Banyak rumah sakit tolak pasien KJS karena alasan kamar penuh. Padahal saldo Pemprov DKI sudah tipis.
Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menuding masih banyak ketimpangan dalam pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebab masih ada penerima KJP menggunakan mobil dan pemilik KJS ditolak rumah sakit.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni mengatakan, dirinya telah melakukan penelusuran di rumah sakit yang menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta. Hasilnya, masih banyak penolakan pemilik KJS, permasalahnnya karena Pemprov DKI Jakarta terlambat dalam melakukan pembayaran.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana proses tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta? Adapun untuk tahapan tes kesehatan yang dijalani bakal cagub dan cawagub berlangsung sekitar 11 jam 20 menit, diawali USG Alcdomen, Nontgen Toone, pemeriksaan Lab dan Narkotika, penyakit dalam, Bedah Bedah Umum, Bedah Urologi, Bedah Ortepedi.Pemeriksaan Paru spirometri, THT-KL, MRI Brain Non Kontras, Neurologi Nerve Conduction Velocity, Pemeriksaan Mata, Jantung, Pembuluh Darah, dan diakhiri pemeriksaan gigi serta mulut.
-
Apa tujuan utama dari tes kesehatan yang dilakukan kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta? “Ini bukan sehat atau tidak sehat ya, tapi mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun ke depan,” jelasnya.
-
Apa yang telah diraih oleh seluruh kelurahan di DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
"Banyak yang ditolak rumah sakit dengan alasan kamar penuh. Ternyata setelah diselidiki ada keterlambatan pembayaran dari Pemprov DKI Jakarta ke beberapa rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai mitra. Istilahnya itu saldo yang disimpan di rumah sakit sudah menipis, jadi tidak mencukupi," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/12).
Dia menambahkan, permasalahan berbeda terjadi dengan pemberian KJP. Sebab banyak siswa dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan pendidikan ini. Bahkan, ada siswa penerima KJP sehari-harinya diantar orangtuanya dengan menggunakan kendaraan pribadi.
"Masih banyak orang mampu yang menikmati KJP. Mereka yang punya kendaraan atau pun anaknya diantar pakai sopir, yang betul-betul berhak malah tidak dapat," jelas Ghoni.
Ghoni menyarankan Pemprov DKI Jakarta melibatkan RT dan RW dalam pendataan penerimaan KJP. Harapannya dapat memberikan rekomendasi bagi kelurahan agar mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM).
"Kami berkesimpulan pendistribusian KJP harus melibatkan ketua RT RW yang tahu keadaan warganya," tutupnya.
(mdk/cob)