Indikasi kerugian dari Dinas PU, Ahok bakal copot Rudi Siahaan?

Dalam laporan BPK, tercatat pencairan dana dari Dinas Pekerjaan Umum pada akhir tahun 2013 sebesar Rp 110,4 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mempertimbangkan untuk mencopot Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), salah satunya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Rudi Siahaan.

Pertimbangan ini dilandasi oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap indikasi kerugian yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum.

"Tindak lanjutnya ada beberapa harus kami ganti nanti. Tunggu Pak Gubernur kembali. Akan kami copot SKPD-SKPD yang artinya masih menantang kami kan. Saya akan copot SKPD yang terbukti menyelewengkan jabatan dan menimbulkan indikasi kerugian negara," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut di Balaikota Jakarta, Jumat, (20/6).

Dalam laporan BPK, tercatat pencairan dana dari Dinas Pekerjaan Umum pada akhir tahun 2013 sebesar Rp 110,4 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 104, 62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi Kecamatan, Kepala Seksi di Suku Dinas dan Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan.

Pengujian atas belanja tersebut ditemukan belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp 2,24 miliar rupiah.

Selain itu, hasil pengujian lapangan atas 57 pekerjaan pembangunan jalan kampung, menunjukkan kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dengan indikasi kerugian Rp 4,49 miliar.

Sebelumnya, sejumlah Kasi PU tingkat Kecamatan mengakui mendapatkan perintah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk membuka rekening pribadi di Bank DKI guna menampung anggaran tersebut.

Ahok juga membenarkan adanya penyaluran dana tidak resmi ke rekening pribadi Kepala Seksi Kecamatan Pekerjaan Umum.

"Manipulasinya lihat oknum Dinas PU. Masih banyak sunat menyunat 20 persen yang tidak dapat dideteksi BPK, karena bikin laporannya rapi. Dan itu benar penyaluran dananya masuk rekening pribadi," ucap Ahok.

Ahok mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPK atas hasil audit tersebut, meski opini BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta turun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ahok menilai hasil audit BPK masih terlalu baik bagi DKI Jakarta lantaran dirinya menilai masih banyak ketidakberesan dalam administrasi dan keuangan Pemprov DKI Jakarta. "Hasil ini sangat bermanfaat dan sangat membantu untuk mengetahui SKPD yang perlu diperbaiki," ujarnya.

Baca juga:
Jelang HUT DKI, Ahok beberkan kesuksesannya pimpin Jakarta
Ahok minta BPK lakukan audit lebih kencang lagi
Ingin maksimalkan KJP, Ahok akan stop BOP
Ahok: Cash management system bisa nangkap maling
Ahok soal laporan BPK: Gambarkan SKPD mana yang jujur mana tidak