Ingin maksimalkan KJP, Ahok akan stop BOP

"Lebih baik kasih saja ke anaknya. Kalau swasta enggak betul ditinggalin wali murid nanti," kata Ahok.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menghapuskan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Banyak BOP yang disalahgunakan.

"(Ada kasus) Anaknya masuk SMA, SMA-nya dapat BOP, orang miskin juga dia enggak kasih kan. Makanya (BOP) mau kita stop," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/6).

Karena BOP akan dihapus, Ahok bakal memaksimalkan sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Lebih baik kasih saja ke anaknya. Kalau swasta enggak betul ditinggalin wali murid nanti. Dengan sekolah pakai (BOP) bukan untuk anak orang miskin, dipakai untuk keperluan sekolah yang lain, kayak hadiah dari kita, nah kita sudah stop BOP. Enggak boleh lagi beri BOP ke swasta, kita langsung kasih ke anaknya," jelas Ahok.

Sebelumnya, hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyaluran dana hibah BOP Swasta masih belum sesuai dengan ketentuan dan tidak efektif senilai Rp 6,05 miliar, di antaranya sekolah tidak mengajukan proposal tapi menerima dana BOP, dana BOP tidak dimanfaatkan sekolah terjadi manipulasi dokumen SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sebagai syarat pengajuan BOP yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 2,19 miliar.

"Maka itu gunanya audit. Makanya saya minta audit, survei dari Bank Dunia kan, disitu ketahuan, KJP kita itu enggak cukup buat anak SMA kalau cuma Rp 280.000, dia mesti Rp 600-800.000. Karena orang miskin enggak mungkin nombok kan," katanya.

Baca juga:
Jelang HUT DKI, Ahok beberkan kesuksesannya pimpin Jakarta
Ahok minta BPK lakukan audit lebih kencang lagi
Indikasi kerugian dari Dinas PU, Ahok bakal copot Rudi Siahaan?
Ahok: Cash management system bisa nangkap maling
Ahok soal laporan BPK: Gambarkan SKPD mana yang jujur mana tidak