Ini jawaban Jokowi soal kritik kampung deret belum sehat

Jika pembuangan kotoran komunal tidak ada, Jokowi mengungkapkan, salah satu penyebabnya adalah tidak sepakatnya warga.

Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menata tempat tinggal warga, dikritik karena belum dibarengi dengan pola hidup sehat. Dalam program kampung deret di Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur ditemukan tidak disediakan penampungan kotoran.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk program kampung deret pasti disediakan penampungan kotoran, baik yang hanya penampungan komunal, atau sekadar perbaikan penampungan sebelumnya.

"Memang kampung deret akan macem-macem. Ada yang bisa dibuat komunal septic-tank-nya. Ada yang hanya dibuat perbaikan-perbaikan saja. Dan loncat-loncat. Kalau di satu lokasi dan gak loncat-loncat pasti ada komunal septic-tank," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/4).

Jika pembuangan kotoran komunal tidak ada, Jokowi mengungkapkan, salah satu penyebabnya adalah tidak sepakatnya warga, karena biasanya dari 10 orang yang mau ada 7 orang tidak sepakat.

Oleh karena itu, Jokowi akan melakukan komunikasi dengan RT dan RW setempat untuk berdiskusi. Sehingga dapat terbangun sistem kontroling yang lebih baik.

"Tetap saja dimusyawarahkan dengan lingkungan RT dan RW kemudian manajemen kontrolingnya juga diperkuat lagi. Nanti kayak yang di Jakarta Utara duitnya dibawa mandor. Nanti tanya ke saya lagi. Kamu itu gimana. Urusan kayak gitu saya semua," ujarnya.

Sebelumnya, Peneliti Jurusan Arsitektur dan Tata Kota Universitas Tarumanegara Darrundono menilai, perencanaan program kampung deret belum lengkap. Pembenahan permukiman harus mampu meningkatkan kualitas hidup warga dari kumuh menjadi lebih sehat.

Selain itu, program ini harus dapat meningkatkan partisipasi warga. Pemerintah perlu mendorong mereka hidup sehat sehingga memengaruhi produktivitas. Perbaikan penampungan kotoran salah satu syarat pemukiman sehat.