Ini pembelaan Ahok sistem ERP tak juga diberlakukan
"Ini kan bukan retribusi ini adalah fungsi mengendalikan junlah kendaraan."
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang mencari solusi lain bila menghapus sistem three in one dari Ibu kota. Salah satu solusi yang ditawarkan Ahok adalah penerapan program jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dan memaksimalkan bus Transjakarta.
Masalahnya hingga kini program ERP masih mangkrak dan belum beroperasi. Ahok menjelaskan mandeknya program ERP lantaran masih belum jelas regulasi yang mengatur mengenai besaran tarif. Dia ingin agar tarif ERP bisa dinaikkan turunkan sesuai jumlah mobil yang melintas.
-
Siapa yang membiayai kehidupan Ahok ketika ia tinggal di Jakarta? Keluarga Misribu-lah yang membiayai hidup Ahok selama di Jakarta.
-
Bagaimana Ahok terlihat dalam fotonya saat kuliah? Tampak pada foto, Ahok tengah bergaya bersama teman-temannya saat awal masa kuliah di Trisakti.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Kenapa Ahok menahan Yosafat saat meniup lilin? Ahok lalu menahan Yosafat agar tidak ikut meniup lilin pada ulang tahun adiknya.
-
Apa yang dilakukan Atta Halilintar saat Presiden Jokowi tiba di lokasi acara? Setelah sampai di lokasi acara akad nikah, Atta Halilintar segera berjalan ke depan untuk menjemput Presiden Jokowi.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Terlambat karena masalah regulasi harus diputusin. Ini sebagai pajak, buat saya ini bukan pajak. Ini kan cuma alat untuk mengendalikan jumlah mobil. Jadi enggak ada ditetapkan tarif berapa. Tarif bisa saya naik turun," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/3).
Lebih lanjut, dia mengatakan ERP berbeda dengan jalan tol. Dan fungsinya pun berbeda yakni hanya untuk mengendalikan volume kendaraan. Sedangkan jalan tol dibuat untuk membatasi jumlah kendaraan.
"Ini bukan tol yang minta menterinya tentukan harga atau tarif yang harus pakai Perda. Ya bukan fungsinya dong. Ini kan bukan retribusi ini adalah fungsi mengendalikan junlah kendaraan," jelasnya.
Kepada wartawan, Ahok mengaku tak ingin terburu-buru mengopersikan sistem ini sampai permasalah soal tarif menjadi jelas. Dia mengaku enggan keinginannya agar tarif ERP bersifat fleksibel itu menjadi masalah.
"Kalau netapkan kemurahan mau naikkan enggak boleh, entar digugat. Mau turunin enggak boleh, ya enggak bener. Kalau saya netapkan tinggi, sepi saya turunin saya bisa dianggap kurang pungut," ujar Ahok.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sesumbar akan menerapkan sistem ERP pada akhir 2015 lalu. Dan sudah sempat diuji coba di beberapa titik termasuk Jalan Rasuna Said.
Demikian diungkapkan Kadis Perhubungan DKI Jakarta M. Akbar saat itu. "Pelaksanaan akhir 2015. Ketika mendekati pelaksanaan, akan disosialisasi, tata cara serta pembelian OBU (on board unit)," kata Akbar kepada wartawan saat uji coba ERP di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (30/9).
Menurut Akbar, setiap mobil yang melewati kawasan ERP harus memiliki dan dipasang OBU. Pada saat pelanggan ERP melewati gantry ERP, maka OBU akan dideteksi oleh peralatan yang ada dan akan dilakukan pengurangan saldo secara otomatis.
Pelanggan ERP akan mendapatkan pesan berupa pesan singkat SMS maupun pesan melalui aplikasi smartphone yang memberikan informasi sisa saldo. "Yang sudah dikurangi sesuai dengan tarif retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta," terangnya.
Sedangkan bagi pelanggan ERP yang tidak mempunyai cukup saldo atau pengendara yang memasuki kawasan ERP tetapi tanpa mempunyai alat OBU maka akan dilakukan penindakan. Sebab hal itu sudah termasuk pelanggaran.
Baca juga:
Tarif ERP di Rasuna Said Kuningan rencananya Rp 30 ribu
Cegah macet, DPRD DKI sarankan Bandung & Bogor terapkan ERP
Atasi kemacetan, Pemkot Solo bangun dua overpass
Selalu macet parah saat libur panjang, kenapa warga tak juga bosan?
Presiden Jokowi: Tiap tahun kita kehilangan Rp 35 T karena kemacetan