JK ingatkan Anies soal keputusan reklamasi tak rugikan investor
Dia menjelaskan, permintaan Anies terkait pencabutan HGB bersifat nonretroaktif atau yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika kemudian mendadak dibatalkan, lanjut Sofyan, yang terjadi adalah ketidakpastian hukum.
Polemik proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta masih berlanjut. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta meminta Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB) reklamasi Pulau C, D dan G.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, nasib proyek reklamasi berada di tangan Pemprov DKI. Namun, dia berharap keputusan yang ambil Pemprov harus mempertimbangkan kepentingan rakyat, negara dan investor.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan promo KURMA berakhir? Nasabah dapat memanfaatkan promo ini hingga 30 April untuk 1.500 nasabah pertama.
-
Siapa yang terlibat dalam mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023).
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
-
Siapa yang memulai kampanye di Surabaya? Anies memulai kampanye di Jakarta. Sedangkan, Cak Imin bakal berkampanye di Surabaya.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
"Ini sudah di tangan gubernur, biar mereka putuskan. Tapi yang penting juga ialah saling menguntungkan bagaimana perbaiki apa yang sudah diinvestasi itu tidak merugikan rakyat dan negara, negara juga tidak merugikan investor," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (30/1).
JK menambahkan, perencanaan proyek reklamasi sebetulnya sudah ada sejak era Presiden Soeharto. Sementara National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut ke Teluk Jakarta sudah digagas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"NCICD itu di luar, semacam pemecah ombak, tapi ya jauh di luar, jadi berbeda," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menolak keras permintaan Anies mencabut HGB Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan BPN. Alasannya tak ada pelanggaran administrasi terkait penerbitan izin tersebut.
"Oleh karena itu tidak dapat dibatalkan dan berlakulah asas presumtio justae causa atau setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum," kata Sofyan Djalil, di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (10/1).
Dia menjelaskan, permintaan Anies terkait pencabutan HGB bersifat nonretroaktif atau yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika kemudian mendadak dibatalkan, lanjut Sofyan, yang terjadi adalah ketidakpastian hukum.
Dia lantas menantang Anies menggugat ke PTUN jika tidak menyetujui HGB yang diterbitkan semasa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
"Jika pemerintah daerah tidak setuju dengan kita, pemerintah daerah dapat menuntut kita di Pengadilan Tata Usaha Negara," tegas Sofyan.
Baca juga:
Polisi bakal periksa Sofyan Djalil terkait reklamasi
Menyoal regulasi pembelian di pulau reklamasi
Reklamasi, antara janji manis dan menunggu tanpa kepastian
Mimpi menikmati Pulau Reklamasi
Konsumen pulau reklamasi ditetapkan tersangka kasus pencemaran nama baik