Jokowi jamin tarif bus Transjakarta tak akan naik

Pemprov DKI tetap memberi subsidi kepada Transjakarta meski sudah menjadi BUMD.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan meski sudah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMD), tarif bus Transjakarta tidak akan naik. Sebab, Pemprov DKI tetap memberi subsidi kepada transportasi kebanggaan warga Jakarta itu.

"Kita tidak pernah pikir naikkan tarif Transjakarta setelah berganti jadi BUMN. Sebab yang terpenting itu pelayanan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/1).

Jokowi mengimbau, masyarakat agar tetap tenang dan tidak khawatir. Apalagi keberadaan Transjakarta menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan.

"Tetap meskipun BUMD ada orientasi keuntungan tapi orientasi pelayanan tetap nomor satu," ujarnya.

Namun demikian, Jokowi mengancam jika sudah diberi subsidi tapi warga Jakarta tetap tidak mau menggunakan kendaraan umum, maka subsidi akan dicabut. Sebab, pemberian subsidi memang ditujukan untuk menarik pengendara kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Kalau subsidi memberikan dampak ketidakkemacetan memang yang kita cari. Kalau diberi subsidi orang tidak mau naik tidak usah beri subsidi saja sekalian," kata Jokowi.

Sementara terkait pembelian 4.000 bus pada tahun ini yang dianggap terlalu terburu-buru oleh DPRD DKI, Jokowi menegaskan sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki transportasi di ibu kota. Sebab, jika hanya membeli puluhan unit bus saja akan percuma dan tidak menyelesaikan masalah.

"Kalau tidak mau menyelesaikan masalah tidak usah beli apa-apa saja. Kan sudah berapa puluh tahun Kopaja rusak didiamkan. Kalau mau beli ya 4.000 baru menyelesaikan masalah," ujarnya.

Jokowi mengaku tidak mau menyia-nyiakan anggaran yang ada. Apalagi APBD DKI tahun ini yang diajukan mencapai Rp 69,5 triliun. Sehingga arah program terarah dan tepat sasaran.

"Kalau mau fokus ya seperti itu, anggaran tidak diecer-ecer. Kerja itu harus fokus, terukur, ada targetnya, terarah, tepat sasaran, dan bisa dirasakan terakhir. Bisa saja saya beli cuma 10 unit efeknya apa? Yang rusak setahun bisa 10, 20, atau 30 unit. Itu cuma untuk mengganti yang rusak saja," tandasnya.

Baca juga:
DPRD tolak pembelian langsung 4.000 bus, Jokowi berang
Soal isu lokalisasi, Ahok merasa diadu domba dengan Muhammadiyah
Ahok ingin halte Transjakarta dan stasiun KRL terintegrasi
Jokowi dan anak buah sowan ke PBNU
Merasa disebut munafik, aktivis Muhammadiyah polisikan Ahok