Kajian polisi soal penutupan Jl Jatibaru harus dipertimbangkan Anies-Sandi
"Kalau memang itu hasil kajiannya tanpa melihat maksud adanya kepentingan, tidak ada salahnya Pemprov DKI mengikuti kajian kepolisian. Sebab kalau itu dipertahankan, tentu banyak dirugikan," kata Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (23/1).
Dua hampir satu bulan lamanya ruas Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat ditutup untuk lalu lintas kendaraan. Jalan itu diubah menjadi lapak dagang pedagang kaki lima (PKL).
Sejak awal, kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, menuai pro dan kontra. Keputusan menutup badan jalan untuk PKL dianggap melanggar aturan.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Dimana saja lokasi kemacetan yang paling parah di Jakarta? Kondisi kemacetan lalu lintas kendaraan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.
Direktorat Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan hasil kajiannya terhadap kebijakan tersebut. Hasilnya, Pemprov DKI Jakarta diminta mencabut aturan menutup jalan sejak pukul 08.00 Wib hingga 18.00 Wib.
"Dimaksimalkan fungsi jalan tersebut jadi kita berpihak kepada rakyat kecil. Seyogyanya rakyat kecil diberi tempat layak kira-kira jualannya di mana," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra, di Mapolda Metro Jaya, Senin (22/1).
Buntun kebijakan Anies-Sandi juga membuat sopir angkot yang melayani sejumlah trayek mengeluh pendapatannya berkurang.
"Karena kebijakan beliau ini sudah bikin kerugian terhadap warga. Khususnya mikrolet angkot. Selama Tanah Abang ditutup pendapatan kami berkurang. Itulah tuntutan. (Kerugian) Sampai 60 persen," jelas Koordinator Aksi Adreas B Rehiary.
Baik Anies maupun Sandi belum berkomentar soal hasil rekomendasi yang disampaikan Mapolda Metro Jaya tersebut.
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menilai sejak awal kebijakan Anies-Sandi menutup ruas Jalan Jatibaru Tanah Abang sudah salah.
"Kalau memang itu hasil kajiannya tanpa melihat maksud adanya kepentingan, tidak ada salahnya Pemprov DKI mengikuti kajian kepolisian. Sebab kalau itu dipertahankan, tentu banyak dirugikan," kata Djoko saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (23/1).
Dia menambahkan, jika dalam pengamatan Dinas Perhubungan kebijakan itu tidak menyebabkan kemacetan. Sebaliknya dia yakin kemacetan akan berpindah ke sejumlah jalur yang menjadi alternatif pengalihan arus.
"Tentu akan menjadi preseden buruk jika terus dipertahankan, apalagi DKI ini Ibu Kota yang harusnya menjadi ikon buat daerah lain," sambungnya.
Dia yakin akan ada solusi lebih baik andai kata kebijakan itu dicabut. Semisal dengan mengeluarkan surat keputusan (SK) dari gubernur tentang batas waktu sampai kapan PKL di badan jalan.
"Sehingga polda dan warga punya kepastian, karena kalau kasihan-kasihan nanti malah lebih ramai," katanya.
Kemudian setelah itu, bisa menata angkutan semisal dengan menyediakan bus sedang untuk transportasi penumpang dari Tanah Abang - Kota atau Tanah Abang Senen.
"Bikin sistem shift, dengan sistem kerja 8 jam dan berikan gaji tetap bulanan, lalu mereka dibina agar tak berhenti asal-asalan," ujar Djoko.
Dia menyerankan kepada Anies-Sandi apa yang telah baik diterapkan pemerintahan sebelumnya tak ada salahnya untuk diteruskan. Apalagi demi citra Jakarta yang baik.
"Enggak masalah diikuti, namanya pembangunan berkelanjutan," tegas Djoko.
Baca juga:
Sopir angkot minta Jl Jatibaru dibuka, Anies sebut perlu penyesuaian
Hasil kajian Ditlantas Polda Metro, DKI diminta buka kembali Jl Jatibaru Tanah Abang
Ombudsman nilai penataan PKL Tanah Abang versi Anies langgar 5 peraturan
Ditemui Ombudsman, pedagang Tanah Abang mengaku omzet meningkat
Penutupan Jl Jatibaru disebut jadi momentum bagi Pemprov DKI benahi transportasi
Cara Anies-Sandi menata transportasi Jakarta dalam 100 hari kerja
Sandiaga sebut Haji Lulung bantu cari lahan relokasi PKL di Tanah Abang