Kemenhub: Ganjil-genap tidak cocok diterapkan permanen
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihantono menilai, ganjil-genap bukanlah solusi 'sapu jagad' untuk semua permasalahan kemacetan lalu lintas Ibu Kota.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan menerbitkan hasil penelitian bahwa kebijakan ganjil-genap tidak cocok untuk diterapkan secara permanen. Alasannya karena justru mengakibatkan penambahan volume kendaraan lebih banyak.
"Jika diberlakukan permanen secara resmi, pasti orang mencari cara lain, yaitu beli mobil baru atau bekas itu potensinya 30 persen bisa ganjil atau genap," kata Kepala Balitbang Kemenhub Sugihardjo seperti dilansir dari Antara, Kamis (25/10).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti menurut Ganjar Pranowo? “KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,” Lebih jauh, Mantan Anggota DPR RI ini menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Kapan rapat mingguan TPN Ganjar-Mahfud digelar? TPN Gelar Rapat Mingguan: Mantapkan Gerakan Blusukan Ganjar-Mahfud yang Tak Bisa Dilakukan Prabowo Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md, menggelar rapat mingguan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
Dia merinci responden lainnya mengatakan, apabila kebijakan ganjil-genap diberlakukan secara permanen, 40 persen tidak akan membeli mobil baru dan 30 persen lainnya masih ragu-ragu.
Sugihardjo menuturkan, kebijakan ganjil-genap memang mengurangi kemacetan di jalan-jalan yang diterapkan. Namun kemacetan tersebut bukan hilang, melainkan beralih ke ruas-ruas jalan yang tidak terkena ganjil-genap.
Sementara itu, lanjut dia, 90 persen masyarakat tidak setuju kebijakan ganjl-genap diterapkan saat akhir pekan.
"Ini sudah sejalan dengan kebijakan Pemda DKI Jakarta dan sesuai harapan masyarakat," ujarnya.
Sedangkan, apabila diberlakukan selama 24 jam seperti pada saat Asian Games, penolakan mencapai 60 persen. "Sebagian masyarakat mendorong penerapan hanya di jam-jam puncak pagi dan sore saja," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihantono menilai, ganjil-genap bukanlah solusi 'sapu jagad' untuk semua permasalahan kemacetan lalu lintas Ibu Kota.
"Kita tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan ganjil-genap karena semua terusik, tapi bukannya pindah ke angkutan umum, kenapa malah ke roda dua," terangnya.
Untuk itu, Bambang mengatakan salah satu solusi jangka panjang adalah penerapan jalan berbayar (ERP) yang direncanakan akan dimulai pada 2019.
Baca juga:
36.643 Pengendara ditilang selama 66 hari ganjil-genap, pelanggar terbanyak di Jaktim
Sistem ganjil genap diperpanjang hingga 31 Desember
Alasan Anies perpanjang ganjil genap sampai Desember
Diperpanjang sampai akhir Desember, ini aturan baru sistem ganjil genap
Berakhir 13 Oktober, BPTJ minta sistem ganjil genap di Jakarta dilanjutkan
Ada ganjil genap, Anies sebut jumlah mobil di DKI malah meningkat