Kesalnya Ahok terhadap PNS DKI, sampai sebut anak magang lebih baik
Ahok juga kesal karena kerja yang dilakukan anak buahnya tersebut tidak sebanding dengan gaji yang diberikan.
Kekesalan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap kinerja PNS DKI seakan tak ada habisnya. Setelah sering menilai mereka tak becus dalam bekerja, Ahok kemarin menyebut anak magang justru lebih baik ketimbang PNS.
Pernyataan Ahok ini keluar setelah dia merasa sangat terbantu dengan kerja anak magang dalam mengantisipasi banjir di Jakarta. Dia mengaku, berkat kerja anak-anak magang, dia mengetahui 21 lokasi rumah pompa air yang bermasalah dan kurang perawatan.
"Masih saya temukan 21 lokasi yang ada pompa penuh sampah. Saya tahu dari mana? Saya turunkan anak-anak magang. Jadi sekarang kita turunkan anak magang," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (1/2).
Jika dulu ketika Ahok meminta kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum untuk mengecek dan melaporkan lokasi pompa air yang bermasalah, selalu saja tidak becus bahkan tidak dikerjakan.
"Kalau dulu kita minta sama orang PU, tolong dong masuk ke smart city, foto lokasi pompa minta anak magang dua orang dua orang seluruh Jakarta beres," tandasnya.
Mantan politisi Gerindra ini juga kesal karena kerja yang dilakukan anak buahnya tersebut tidak sebanding dengan gaji yang diberikan. Sehingga, katanya, saat ini lebih efektif memaksimalkan kerja anak magang sekaligus dapat menghemat anggaran.
"Nah kalau gitu kita butuh pegawai banyak enggak di DKI? enggak butuh. Rekrut anak magang saja dua bulan tiga bulan. Kerja pegawai gaji mahal, belasan juta paling rendah ngabisin Rp 118 triliun kelakuan enggak kerja," tegas orang nomor satu DKI ini.
Bukan hanya kerja tak sesuai gaji, menurut Ahok, banyak PNS justru mencari duit tambahan lewat berbagai proyek di tengah ketidakbecusan mereka dalam menjalankan tugas. Hal ini pula yang membuat Ahok tidak lagi menggunakan jasa event organizer (EO) dalam tiap acara yang diadakan Pemprov DKI.
Dia menuding, banyak terjadi praktik mark-up atau menggelembungkan biaya acara yang dilakukan para EO terhadap kliennya.
Bahkan, Ahok menilai tak sedikit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang turut ambil andil dalam penggelembungan biaya acara tersebut. Biasanya, para SKPD 'nakal' itu akan beralasan menggunakan jasa EO dapat memudahkan ketika pendataan biaya keluar.
"Bukan enggak ngerti, pinter semua orang-orang ini mah. Cuma alesannya 'Pak, kan kita lebih gampang excel nanti kita aturnya dampak," tegas Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).
Padahal, menurut Ahok, sistem e-budgeting dibuat untuk memudahkan kinerja para SKPD. "Lho e-budgeting lebih gampang dong, langsung anda rubah, udah selesai, print out keluar, jadi itu barang," tegasnya.