Ketar-ketir Ahok Bamus Betawi dijadikan kampanye hitam lawan politik

Kekhawatiran Ahok hingga membuatnya hendak menghapus dana bansos Bamus Betawi.

Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Sekretaris DKI Jakarta, Saefullah kian meruncing menjelang pemilihan gubernur DKI 2017 mendatang. Ahok sapaan Basuki menilai Saefullah kerap menggunakan jabatannya untuk mencari dukungan politik.

Kekhawatiran Ahok bahkan sampai membuatnya membuka bobrok bang Ipul sapaan Saefullah. Teranyar, Ahok menuding mantan wali kota Jakarta Pusat itu ikut-ikutan mendukung acara Bamus Betawi yang menyeret-nyeret isu SARA.

Saat acara tersebut Ahok tidak hadir. Acara tersebut hanya dihadiri Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Saefullah dan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai hari kedua pagelaran salah satu oknum organisasi masyarakat menebarkan pidato yang menyinggung suku, ras, agama dan antar golongan (SARA). Kegiatan Bamus Betawi yang mengadakan Lebaran Betawi 2016 itu diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

"Dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Dia menyatakan putra Betawi harus rebut (posisi gubernur) jangan diinjak dari asing macam-macam disebarkan itu sudah enggak betul," ujar dia.

Saking geramnya, Ahok mengancam akan menghapus dana hibah untuk Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Betawi. Rencana ini mencuat lantaran organisasi masyarakat ini dianggap Ahok sering menjadi alat politik kampanye negatif padahal menurutnya kampanye negatif ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.

"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kita untuk main politik. Itu udah melanggar Pancasila dan UUD 1945," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/9).

Ahok mengungkapkan, Bamus Masyarakat Betawi dalam setahun selalu mendapatkan dana hibah berkisar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Menurutnya, Bamus Betawi melakukan kegiatan yang mengembangkan kebudayaan Betawi seperti tari-tarian ataupun kesenian lainnya.

"Bagaimana uang rakyat dipakai Bamus Betawi seperti itu? Kalau mau nolong Betawi ya fokus saja di Setu Babakan, tari-tarian kita dukung. Kalau begini ya tidak boleh lagi ada hibah," kata dia.

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Umum Bamus Masyarakat Betawi Zainudin mengatakan, tak pernah ada maksud pihaknya berpolitik. Hanya saja organisasi masyarakat ini mengusulkan beberapa nama untuk memimpin ibu kota.

"Ada salah paham dari Gubernur. Saya kira kami bukan main politik, tapi kita tawarkan orang-orang Betawi, kita sudah putuskan, ini silakan dipakai oleh partai-partai politik. Kalau enggak ya enggak apa-apa," kata dia saat dihubungi, Selasa (6/9).

Dia menjelaskan, Bamus Masyarakat Betawi tidak pernah memihak salah satu pasangan calon sebab berada di garis netral. Sehingga tidak mungkin pihaknya bermain isu SARA.

"Enggak ada (isu SARA). Kita enggak pernah gunakan isu SARA. Kalau ada pun maka itu individu saja, itu individu mereka. Tapi Bamus Betawi tidak sampai di sana. Kita ini lembaga masyarakat adat yang menjaga betul kultur Betawi, dan ini harus dihargai," terang politisi Golkar ini.

Zainudin mengungkapkan, pihaknya memang menerima bansos sekitar Rp 4-5 miliar setiap tahun. "Iya. Sudah sejak lama Bamus Betawi dapat hibah. Itu bentuk apresiasi Pemda terhadap pribumi asli mengembangkan nilai-nilai kultur budaya," tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Saefullah menilai, tidak mudah untuk menghapus dana bansos bagi Bamus Betawi. Karena perlu persetujuan DPRD DKI agar anggaran sebesar Rp 4-5 miliar per tahun itu dapat hilang dalam APBD.

"Hapus kan bukan maunya Gubernur atau siapa, kan di anggaran ada di dewan. Jadi dibahas di dewan. Tergantung dewan, eksekutif, Gubernur. Kan masih dibahas," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/9).

Mengenai adanya permainan politik di Bamus Masyarakat Betawi, Saefullah mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Sebab sepengetahuannya, ormas tersebut tidak dapat mencalonkan seseorang untuk menjadi Gubernur DKI.

"Saya enggak ngerti salahnya di mana? Kemarin saya kan diundang ke sana ya saya kan sebagai orang Jakarta harus menghargai dia juga, mendengar," kata dia.

Baca juga:
DPR ingatkan Ahok, tak cuti bisa didiskualifikasi
Ahok tak bisa percayakan jabatan Gubernur DKI pada Plt dari Mendagri
Ahok: Tanpa tafsiran MK, Mendagri enggak bisa paksa saya cuti
Yusril: Jokowi minta MK tolak permohonan Ahok soal cuti kampanye
Ahok: Saya cuma protes cutinya itu tak masuk akal hampir 4 bulan
DPR meminta MK tolak uji materi Ahok soal aturan cuti petahana
Ahok: Saya petahana tidak kampanye saya rugi dong