Ketua Fraksi NasDem minta Ahok undang DPRD ikut bahas Pergub APBD

Bestari mengaku ingin mengawasi proses penyusunan Pergub APBD agar tahu isi program-program yang akan dilakukan pemprov.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta anggota DPRD untuk hadir dalam pembahasan pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang APBD. Sebab Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sepakat untuk menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014, Rp 72,9 triliun, untuk tahun belanja 2015.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengungkapkan, dirinya yang meminta kepada Basuki atau akrab disapa Ahok untuk ikut melakukan pembahasan. Karena dia ingin tahu sejauh mana perjalanan proses pembuatan Pergub.

"Saya yang minta diundang. Kalau ada undangan saya datang. Takut nanti di sana diusir lagi. Karena ini termasuk tugas negara," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3).

Bahkan, dia sempat menunjukkan pesan singkatnya bersama mantan Bupati Belitung Timur itu. Berikut percakapan mereka:

Bestari: Kenapa cuma ddn (Departemen Dalam Negeri) yang diundang sisir anggaran? Kita juga dari NasDem juga ingin menyaksikan.

Ahok: saya sudah minta undang DPRD semua hadir

Bestari: Kami kalau diundang pasti datang. Undanganya belum ada bang

Ahok: baru saya minta tadi di Rapim mulai besok di ddn.

Bestari: Kita tunggulah undanganya bang supaya resmi bisa hadir

Ahok: iya sip

Bestari mengungkapkan, pihaknya tidak peduli jika harus datang sendiri dan mengawasi pembuatan Pergub. Karena dia khawatir tidak dapat menjelaskan program-program yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat Jakarta.

"Kalau yang lain mau terserah yang penting saya mau. Inikan tugas masyarakat lah. Bila diperlukan, satu kebijakan saya kritisi ya saya kritisi. Makanya saya mengkritisi, jangan sembunyi-sembunyi dong," tegasnya.

Selain itu, dia juga akan akan mengawasi program-program masukan dari anggota dewan terutama hasil reses. Sebab Bestari ingin mengetahui, apakah sudah masuk dalam APBD DKI Jakarta 2015 atau belum.

"Memantaunya menyuluh aja, apa yag kira2 sangat dibutuhkan masyarakat. Apa lagi hasil reses, kemudian implementasinya, apakah dipergub ini sudah ada," tutupnya.

Sebelumnya, Ahok mengungkapkan, pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk pembuatan Pergub ini. Dia menargetkan, peraturan ini akan selesai pada 10 April 2015. Sehingga dapat digunakan sekitar tanggal 20 April 2015.

"10 April harus selesai (Pergub). Makanya mulai besok kami sisir ini. Tadi udah saya kasih instruksi, kami mesti buka semua termasuk RAB (Rencana Anggaran Belanja), pengadaan barang. Kami mau buka semua, supaya yang ikut tendernya jelas," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/3).

Bahkan, Ahok akan mengundang DPRD DKI Jakarta. Tujuannya untuk mengetahui, siapa-siapa saja anggota dewan yang dapat melakukan komunikasi dengannya dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2016.

"Saya minta diundang, supaya nanti bisa ketahuan mana DPRD mau kerja sama untuk APBD 2016. Dari situ langsung kebacakan fraksi mana yang dateng, berapa orang kan langsung kebaca," terangnya.

"Kalau enggak berarti 2016 kami siap-siap untuk Pergub lagi. Tapi lebih untung kok, kalau semua dipakein itu lebih enggak pusing. Kalau enggak ada pokir lebih baik," tutup Ahok.

Baca juga:
2 PNS DKI jadi tersangka UPS, Ahok ngaku tak bisa beri bantuan hukum
DPRD bertekad lengserkan Ahok seperti Soeharto
KPK tegaskan bisa ambil alih kasus dana siluman APBD DKI
Ahok sebut bila DPRD absen bahas pergub berarti memang tak mau kerja
Polri tetapkan 2 tersangka kasus mark-up UPS di APBD DKI
Komisi E soal buku trilogi: Apa keteladanan Ahok harus dibikin buku?