Komisi ASN minta Anies kembalikan pejabat yang dicopot ke jabatan semula
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan empat rekomendasi hasil penyelidikan dugaan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat DKI oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan empat rekomendasi hasil penyelidikan dugaan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat DKI oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Maka, salah satu rekomendasi KASN adalah mengembalikan pejabat DKI yang dicopot ke jabatan semula.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Siapa yang bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan dalam video yang beredar? "Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer," Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar."Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings."
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
"Gubernur DKI Jakarta agar segera mengembalikan para pejabat pimpinan tinggi yang diberhentikan melalui surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2018 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018 tersebut kepada jabatan semula," kata Ketua KASN Sofian Effendi dalam keterangan tertulis, Jumat (27/7).
Rekomendasi ini didapat dari hasil pemeriksaan KASN selama dua pekan. Keterangan diambil dari beberapa pejabat yang dipecat, pemeriksaan Anies, Sekretaris Daerah Saefullah, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budihastuti.
Rekomendasi lain adalah apabila ada bukti yang memperkuat pelanggaran para pejabat yang diberhentikan, agar diserahkan dalam waktu 30 hari. "Rekomendasi lainnya, penilaian kinerja terhadap pejabat dilakukan setelah setahun menjabat dan diberikan waktu enam bulan untuk memperbaiki kinerja," katanya.
Selain itu, Sofian mengatakan Pemprov DKI Jakarta wajib melaksanakan rekomendasi KASN, hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Apabila Pemprov tidak melaksanakan rekomendasi KASN, maka KASN berhak merekomendasikan pada Presiden untuk menjatuhkan sanksi pada Pemprov DKI.
"Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3), KASN merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan perundang-undangan," kata Sofian.
Sebelumnya diketahui, Anies mencopot sejumlah kepala dinas dan wali kota pada 5 Juli lalu. Para mantan anak buah Anies lantas mengadu ke KASN dan kemudian semuanya diperiksa.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Anies perintahkan wali kota evaluasi seluruh lurah dan camat
Mendagri nilai perombakan wali kota ala Anies wajar
Gertakan Anies Baswedan pada anak buah sejak jadi gubernur DKI Jakarta
Mempertanyakan perombakan wali kota ala Anies yang terkesan janggal
Sudah temui KASN, Anies jelaskan soal perombakan Wali Kota
Anies minta pejabat yang dicopot 'ojo gumunan, ojo kagetan'
Perombakan 'dadakan' ala Anies berujung pelaporan ke Komisi ASN