Lewat deklarasi netralitas, Sumarsono pastikan PNS DKI tak berpihak

Lewat deklarasi netralitas, Sumarsono pastikan PNS DKI tak berpihak. "Amanah yang diberikan kepada saya, menjaga netralitas birokrasi, artinya birokrasi itu ya aparatnya netral, birokrasinya netral, fasilitasnya netral, gedungnya juga netral, jadi enggak bisa dipakai untuk kampanye," ujar Sumarsono.

Puluhan ribu pegawai pemerintahan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta memadati lapangan silang Monas, Jakarta Pusat. Mereka melakukan senam bersama sekaligus Deklarasi Pemantapan Netralitas Birokrasi Pemprov DKI Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menyatakan deklarasi ini wujud sikap netral PNS terkait pilkada yang digelar 15 Februari mendatang.

"Itu yang paling penting dan itu amanah yang diberikan kepada saya, yang utama adalah menjaga netralitas birokrasi, artinya birokrasi itu ya aparatnya netral, birokrasinya netral, fasilitasnya netral, gedungnya juga netral, jadi enggak bisa dipakai untuk kampanye," ujar Sumarsono di lokasi, Kamis (9/2).

Deklarasi ini sudah dua kali digelar. Dia berharap sikap PNS tetap sama yakni netral sampai hari pencoblosan meskipun dia sudah tak lagi menjabat di DKI.

"Di awal saya minggu pertama sudah kumpulkan apel untuk sama-sama menjaga netralitas. Saya ingin tegaskan sekali lagi, karena di saat nanti pilkada, saya udah enggak jadi lagi Plt gubernur, pesan paling penting hari ini, menegaskan kembali netralitas," harap Sumarsono.

Dia juga menegaskan rumor yang beredar menyebutkan sebanyak 7 (tujuh) Kepala SKPD di DKI mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Dia pastikan itu tidak benar.

"Isu mengenai 7 kepala dinas yang dukung pasangan calon satu dan seterusnya saya tunggu buktinya, termasuk yang mengadukan sampai saat ini belum ada. Jadi isu itu, sekedar bohong dan tidak benar. Mereka (seluruh kepala SKPD) udah kita panggil satu-satu untuk menyelidiki dan saya yakinkan netral. Di hari ini kami meneguhkan kembali itu," ucapnya.

Berikut isi deklarasi Netralitas Birokrasi PNS yang dibacakan serempak:

Deklarasi Netralitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kami, aparatur sipil negara adalah birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur golongan maupun partai politik manapun;

2. Bekerja dengan jujur, adil dan profesional;

3. Berpegang teguh kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Turut aktif menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017;

5. Menjaga iklim di Ibu Kota DKI Jakarta agar tetap kondusif, aman dan tertib;

6. Bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bersikap tidak netral.

Jakarta, 9 Februari 2017.

Netral ! Netral ! Netral !

Di akhir pidatonya, Sumarsono mengajak PNS membuat yel-yel. "Saya create salam baru, salam birokrasi jawabannya netral," kata Sumarsono kemudian diikuti semua PNS.

Baca juga:
'Pak Ahok dibenci tapi ternyata juga dicinta'
Diduga tak berizin, kampanye Ahok nyaris ricuh di Cakung
4 Penyebar brosur kampanye hitam Anies-Sandi di Matraman ditangkap
Blusukan di Cakung, Ahok 'ditodong' buatkan pasar oleh warga
Saat semua melarang, FPI pilih tetap aksi saat masa tenang pilkada
Puluhan ribu PNS DKI padati Monas, senam & deklarasi netralitas
Tata Jakarta, kubu Agus tidak ingin memindahkan warga terlalu jauh