M Taufik bilang 15% kontribusi usulan Ahok tak ada dasar hukum
Taufik menegaskan Balegda tak punya niat membatalkan pergub tentang reklamasi.
Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, menjalankan pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Dia dimintai kesaksian terkait suap pembahasan dua raperda terkait reklamasi di teluk Jakarta.
Pantauan merdeka.com di lokasi (11/4), Taufik datang menggunakan kemeja kotak-kotak dan dipadukan celana warna abu-abu. Taufik disebut-sebut sempat mengajukan draf usulan menurunkan kewajiban pengembang 15 persen menjadi 5 persen pada 8 Maret lalu. Kewajiban 15 persen merupakan usulan Pemprov DKI dan 5 persen adalah usulan Balegda DPRD DKI. Menurutnya, ini bukan merupakan penurunan melainkan mengikuti Peraturan Daerah (Perda) yang lama.
"Bukan penurunan, karena nggak ada dasar hukum, kita berpedoman kan kalau yang 5 persen itu kan ada perda yang lama, ada usulan Bappenas, gitu loh, kan mesti ada dasar hukumnya," ujar Taufik.
Dia menilai permintaan pemprov DKI terkait tambahan kontribusi tidak memiliki dasar hukum.
"Makanya kita bilang itu silakan di Pergub, soal 5 persen 15 persen itu simulasinya. (Pengurangan) Bukan, karena nggak ada dasar hukumnya, makanya kita bilang silakan di Pergub, karena kan di Perda kan harus ada dasar hukumnya," jelasnya.
Dirinya membantah Balegda tengah berupaya membatalkan Pergub.
"Itu kan karena nggak ada dasar hukumnya, dasar hukumnya diskresi, kalau diskresi kewenangan gubernur eksekutif, bukan DPRD," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat Ferrial Sofyan juga mendatangi gedung KPK pada pukul 09.30 WIB, diikuti Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Mersudi pada pukul 09.32 WIB. Namun keduanya bungkam untuk komentar.
Baca juga:
Seminggu tak muncul, Sunny Tanuwidjaja mulai kembali ke Balai Kota
Suara warga Jakarta tolak reklamasi, tak manfaat buat rakyat kecil
Wagub era Foke ungkap manipulasi reklamasi, minta Ahok tak lanjutkan
Prijanto tantang pengembang tunjukkan amdal reklamasi ke pakar
Politikus Hanura: Kasihan Ahok kalau reklamasi jalan terus
Sandiaga ingatkan Ahok soal reklamasi: 10 ribu nelayan kena dampak
BEM UI demo tolak reklamasi saat hari bebas kendaraan
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.
-
Di mana kampanye akbar Prabowo-Gibran diadakan? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tembus di atas 51 persen usai kampanye akbar terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.