Mau digusur, warga Kalijodo pertanyakan kompensasi dari Pemprov DKI

Leo menjelaskan Pemprov DKI langsung akan melakukan penggusuran tanpa ada kompensasi yang jelas.

Warga Kalijodo mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi DKI Jakarta soal pemberian kompensasi. Mereka juga mempertanyakan posko untuk berdialog.

"Posko untuk dialog mana? Di mana? Yang ada baru posko pendaftaran untuk pindah saja," kata salah satu warga, Leonard Eko Wahyu, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (15/2).

Leo menjelaskan Pemprov DKI langsung akan melakukan penggusuran tanpa ada kompensasi yang jelas. "Penggusuran dilakukan begitu saja tanpa ada kompensasi balik profesi atau pelatihan untuk warga terdampak," bebernya.

"Yang ada pelatihan dulu baru gusur. Ini malah sebaliknya," tambahnya.

Tidak hanya itu, Leo membantah pemukiman tersebut terdapat premanisme dan peredaran miras hingga perjudian.

"Sebut di mana ada premanisme? Yang premanisme itu warga atau pemda? Sampai bawa senjata laras panjang?" katanya.

"Secara hak, kami stroke diteriakin membiarkan perjudian. Tapi ada enggak perjudiannya? Mohon maaf kasus Fortuner kemarin itu karena minum bir dan itu memang sudah legal, kecuali kalau mereka minumnya miras oplosan," tandasnya.