Membedah APBD DKI Jakarta 2017 versi Ahok dan Sumarsono
Membedah APBD DKI Jakarta versi Ahok dan Sumarsono. merdeka.com, Rabu (21/12), memperoleh rincian data APBD DKI 2017 yang dirancang oleh Ahok dan Sumarsono atau yang akrab disapa Soni. Dari data itu, memang terdapat anggaran yang signifikan naik untuk sejumlah dinas hingga kegiatan DPRD DKI.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD telah sepakat mengesahkan Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2017 senilai Rp 70,19 triliun, tepatnya Rp 70.191.958.203.554,00. Pengesahan ini dilakukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.
Sumarsono mengubah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 yang telah dirancang Gubernur DKI Jakarta definitif yang saat ini sedang cuti kampanye Basuki T Purnama (Ahok). Di bawah kepemimpinan Ahok, jumlah anggaran APBD DKI 2017 senilai, Rp 68,76 triliun.
merdeka.com, Rabu (21/12), memperoleh rincian data APBD DKI 2017 yang dirancang oleh Ahok dan Sumarsono atau yang akrab disapa Soni. Dari data itu, memang terdapat anggaran yang signifikan naik untuk sejumlah dinas hingga kegiatan DPRD DKI.
Misalnya saja, Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Awalnya Ahok menganggarkan Rp 2.517.555.285.862, kemudian direvisi oleh Soni dan disetujui oleh DPRD DKI menjadi Rp 3.139.773.835.790. Jika dihitung, selisihnya sekitar Rp 622.218.549.928.
Tidak hanya di Dinas Pendidikan saja, beberapa dinas juga dinaikkan anggarannya oleh Soni.
Soni juga diketahui memberikan anggaran yang bisa dibilang fantastis ke DPRD DKI dari yang dirancang Ahok. Misalnya saja, untuk sejumlah komisi di DPRD. Kenaikannya cukup signifikan.
Total per komisi, Ahok memberikan anggaran senilai, Rp 34.271.164.554.556, kemudian direvisi oleh Soni turun menjadi Rp 33.827.802.886.042. Namun setelah dibahas oleh DPRD, anggaran naik menjadi Rp 35.352.275.916.091.
Jika dihitung, selisih kenaikan anggaran khusus untuk lima komisi di DPRD DKI saja antara anggaran yang dirancang Ahok dan direvisi oleh Soni kemudian disahkan DPRD mencapai Rp 1.524.473.030.049.
Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Yuliandi belum bisa komentar saat hendak dikonfirmasi terkait ini. Dia meminta agar dikontak lagi sekitar satu jam ke depan.
"Saya sedang nyetir, satu jam lagi lah telepon lagi," kata Yuliandi saat dihubungi merdeka.com.
Lalu apa saja mata anggaran yang naik di APBD DKI selama Ahok cuti kampanye? Simak ulasan selanjutnya.
Baca juga:
Beda dengan Ahok, di tangan Sumarsono pembahasan APBD berjalan mulus
Resep Sumarsono bikin pembahasan APBD tak berpolemik & lekas beres
Plt Gubernur minta Kemendagri istimewakan APBD DKI
Sumarsono tak dipilih rakyat, ubah APBD timbulkan kerancuan hukum
DPRD tantang Pemprov DKI serap anggaran APBD 2017 hingga 90 persen
Dapat anggaran tinggi, pembangunan rusun di DKI pada 2017 dikebut
DPRD sebut pembahasan APBD DKI 2017 lebih kondusif dengan Sumarsono
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023