Meski dukung, Djarot tak akan ikut kunjungan DPRD DKI ke Hong Kong
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung penuh rencana DPRD DKI Jakarta untuk melakukan kunjungan ke Hong Kong. Di mana tujuan keberangkatan anggota DPRD DKI Jakarta itu untuk meninjau tarif Mass Rapid Transit (MRT) dan mempelajari cara pengelolaan serta pengoperasian dari MRT.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung penuh rencana DPRD DKI Jakarta untuk melakukan kunjungan ke Hong Kong. Di mana tujuan keberangkatan anggota DPRD DKI Jakarta itu untuk meninjau tarif Mass Rapid Transit (MRT) dan mempelajari cara pengelolaan serta pengoperasian dari MRT.
"Maka dari itu kemarin DPRD menyampaikan untuk melakukan kunjungan ke Hong Kong. Saya bilang yah silakan. Saya sudah sampaikan kepada MRT dan sudah ada surat dari MRT Hong Kong untuk mengundang pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk datang ke sana," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (11/7).
Djarot mengaku telah menerima surat undangan dari MRT Hong Kong beberapa hari yang lalu. Namun dirinya tidak akan ikut dalam kunjungan kerja DPRD DKI tersebut.
"Kami terima 2 3 hari yang lalu ya. Surat itu diajukan kepada kami dan kepada MRT kita. Kan harus ada undangan, kan enggak bisa nyelonong. Masa nyelonong," ucapnya
Menurut politikus PDIP ini, nantinya yang akan pergi ke Hong Kong hanya dari pihak DPRD, Dinas Perhubungan dan juga PT MRT. "Enggak, Dishub mungkin ada juga sama MRT juga dong. Kalau saya enggak lah. Mudah-mudahan kalau ada waktu boleh lah saya ke sana," jelasnya.
Lebih lanjut, kata Djarot, pihak dari Hong Kong menawarkan jadwal kunjungan dari tanggal 7 sampai 9 Agustus 2017. "Aku enggak ke Hong Kong lah, sampean aja yang ke Hong Kong. Waktunya, itu kan juga akan mempengaruhi. Harinya kan juga tergantung sana. Dia menawarkan 7 hingga 9 Agustus. Karena memang di sana tujuannya untuk ketemu sama MRT Hong Kong," katanya
Mantan Wali Kota Blitar menambahkan, kunjungan ke Hong Kong untuk belajar mengenai pengelolaan TOD (Transit Oriented Development). Karena menurutnya Hongkong menjadi negara yang sukses dalam transportasi MRT.
"Karena di MRT di Hong Kong itu sistemnya akan kita tiru. Karena terbukti berjalan dengan sana baik dan pengalaman bertahun-tahun. Yah kalau teman-teman jalan ke sana justru bagus. Supaya beliau mengetahui juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan karena selama ini kan dapat cerita doang. Supaya dapat mengetahui sistem yang ada di Hong Kong," tandasnya.
Baca juga:
Djarot sebut MRT dan LRT akan diuji coba Agustus 2018
Tunjangan DPRD naik, Djarot harap tak ada lagi main proyek & korupsi
Setuju kenaikan tunjangan DPRD, Djarot harap kinerja juga meningkat
Djarot akan umumkan rotasi jabatan besok
Jokowi titip penyelesaian proyek di DKI ke Djarot & Anies
Canda Djarot ingin namakan Simpang Susun Semanggi jadi Simpang Badja
Djarot targetkan 10 ribu pekerja harian lepas di DKI dilatih ngecat
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Siapa yang memimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Siapa yang menjadi ketua PDRI di Sumatera Barat? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.