Nabilah DPRD Jakarta Sentil Dinas SDA: Proyek Gorong-Gorong Memperbaiki atau Merusak?
Kritik ini muncul setelah Nabilah menerima banyak keluhan warga di daerah pemilihannya di Jakarta Selatan.
Anggota Dewan DPRD DKI Jakarta Nabilah Alhabsyi, mengkritik kinerja dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Khususnya, terkait kondisi jalan rusak yang terjadi di daerah Pejaten Raya dan jalan Asem baris Kebon Baru, Jakarta Selatan.
Protes ini muncul setelah Nabilah menerima banyak keluhan warga di daerah pemilihannya (dapil 8) Jakarta Selatan, mengenai rusaknya jalan di dua wilayah tersebut usai rampungnya proyek gorong-gorong sebagai harapan dan solusi mengatasi banjir ke depannya.
- Baleg DPR RI Bakal Revisi UU Daerah Khusus Jakarta, Ini yang Diubah
- Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU Pilkada
- Wakil Ketua DPRD Jakarta Bolos Paripurna, Bantah Leyeh-Leyeh, Olahraga Pagi Di-posting Siang
- Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya
Nabilah kemudian mempertanyakan proyek gorong-gorong tersebut, yang menurutnya bukan memperbaiki kualitas infrastruktur, justru malah meninggalkan bekas kerusakan di jalanan yang sebelumnya dalam kondisi baik.
“Dalam serap aspirasi kemarin, warga banyak mengeluh dan saya pun melihat dan merasakan sendiri jalan rusak bekas proyek gorong-gorong tersebut. Sangat membahayakan karena sudah menyebabkan masyarakat mengalami kecelakaan. Bahaya sekali. Saya saja yang naik mobil sangat tidak nyaman. Apalagi untuk para pengendara, sangatlah berbahaya," tegas Nabilah.
“Di benak saya jadi timbul pertanyaan. Sesungguhnya proyek pembuatan gorong-gorong ini dilakukan untuk memperbaiki atau malah jadi merusak fasilitas umum yang awalnya sudah baik tapi sesudahnya malah semakin rusak?” tambahnya.
Nabilah yang bertugas di dalam Komisi D ini juga mengungkapkan keprihatinan terhadap lambatnya respon perbaikan jalan rusak eks proyek yang seharusnya menjadi tanggung jawab dinas terkait.
Lambat Perbaiki Jalan
Dia mengkritik Dinas SDA dan Bina Marga yang dianggap terlalu lama mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan. Namun malah saling melempar tanggung jawab dalam menyelesaikan kerusakan infrastruktur tersebut di lapangan.
“Sudah satu tahun sejak proyek gorong-gorong selesai, tetapi jalanan yang rusak sampai hari ini pun belum diperbaiki. Sampai kapan masyarakat harus menunggu bisa kembali menikmati akses jalan yang layak? Dinas terkait seharusnya segera bertindak, bukan malah menunda atau malah saling melempar tanggung jawab. Ini kan sangat mengganggu, dan sangat berbahaya bagi keselamatan warga yang melintas,” lanjutnya.
Terakhir, legislator muda dari PKS ini mendesak kepada Dinas SDA ataupun Dinas Bina Marga untuk bisa segera mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembuatan gorong-gorong yang berakhir dengan rusaknya fasilitas jalan untuk masyarakat.
Ia meminta kepada dinas yang bertanggung jawab untuk segera mengambil langkah konkret dengan turun ke lapangan dan menyelesaikan perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di dapilnya.
"Jadi tidak bisa lagi ada alasan untuk masih menunda perbaikan jalan tersebut. Mau siapapun yang telah melakukan pengerjaan dalam proyek jalan ini harus segera merespons dengan melakukan tindakan nyata di lapangan. Masyarakat sudah menunggu terlalu lama untuk bisa kembali menikmati fasilitas jalan yang nyaman,” tutupnya.