Ngototnya Ketua DPRD DKI tolak rapat paripurna istimewa untuk Anies-Sandi

Prasetio mengungkapkan pada zaman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama diadakan rapat paripurna istimewa karena dilantik di DPRD. Sedangkan untuk gubernur saat ini dilantik di Istana, sehingga tidak ada kewajiban untuk menggelar paripurna istimewa.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tetap keukeuh tidak ingin menggelar rapat paripurna istimewa untuk menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Alasannya rapat tersebut tidak perlu diselenggarakan, karena mereka dilantik di Istana Negara.

Mengetahui hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengaku akan berusaha menjalin komunikasi lebih intens dengan Prasetio dan memberikan penjelasan bahwa sidang paripurna istimewa itu penting. Sesuai edaran dari Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri bernomor SE.162/3484/OTDA.

"Tapi belum terlambat masih ada sisa waktu 11 hari. Saya meyakini surat ini sampai ke ketua akan mendiskusikan dengan kami," katanya beberapa waktu lalu.

Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, rapat paripurna istimewa untuk menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Selain itu, dia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta. Karena menurutnya, visi-misi pemimpin baru haruslah didengarkan oleh jajaran DPRD DKI.

"Yah kalau saya melihat wajib dong (paripurna). DPRD dan pemerintah satu bagian," katanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

"Kami sudah menyampaikan pada DPRD sudah menyampaikan pada Sekda lewat Dirjen Otda yah sebaiknya walaupun masih debatbel DPRD punya argumentasi aturan tapi kan sebaiknya dengan Gubernur baru di dengar apalagi DPRD kan wakil rakyat," tambah politisi PDIP ini.

Walaupun begitu, Prasetio menegaskan, tetap tidak akan menggelar rapat tersebut walau sudah ada surat dari edaran Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri bernomor SE.162/3484/OTDA. Sebab, dia menilai, surat tersebut sifatnya hanya himbauan tanpa ada kewajiban menggelar rapat paripurna istimewa.

"Itu kan sifatnya himbauan aja. Kita kan ada tata tertibnya," katanya saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta.

Dia mengungkapkan pada zaman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama diadakan rapat paripurna istimewa karena dilantik di DPRD. Sedangkan untuk gubernur saat ini dilantik di Istana, sehingga tidak ada kewajiban untuk menggelar paripurna istimewa.

"Kalau dulu zamannya Jokowi-Ahok dilantik di DPRD, sekarang kan dilantik di Istana. Ya kerja lah, urgensinya apa?" jelasnya.

Prasetio berharap masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan khususnya oleh media massa. Saat ini dia membiarkan Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan rakyat untuk bekerja.

"Udahlah jangan digoreng. Saya pasti menjaga pilihan masyarakat Jakarta. Ini kan teman-teman media yang ngegoreng," pungkasnya.

Untuk diketahui, seharusnya rapat paripurna istimewa ini diselenggarakan pada 16 Oktober 2017, bersamaan dengan pelantikan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Namun karena alasan waktu, akhirnya rapat tersebut dibatalkan. Dan hingga kini masih belum jelas kapan rapat paripurna istimewa tersebut akan digelar.

Baca juga:
Ketua DPRD DKI tolak gelar paripurna istimewa dengan Gubernur Anies
Taufik sebut sidang paripurna istimewa wajib hukumnya
Taufik bakal bujuk Ketua DPRD buat gelar paripurna istimewa Anies-Sandi
Polemik rapat paripurna istimewa untuk Anies-Sandi
Menteri Tjahjo sebut wajib rapat paripurna istimewa sambut pemimpin baru