Nunggak pajak Rp 8,835 miliar, Mal Epiwalk disegel Pemprov

Penyegelan dilakukan dengan memasang papan penanda penunggak pajak sesuai Ingub DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2013.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali bertindak tegas terhadap pusat-pusat perbelanjaan yang diketahui menunggak pajak. Kali ini, aparat melakukan penyegelan terhadap Mal Epicentrum Walk (Epiwalk) di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi lantaran menunggak Pajak Bumi Bangunan (PBB) sejak tahun 2013 sebesar Rp 8,835 miliar.

Tindakan ini diambil setelah pemerintah mencoba berkomunikasi dan memberikan surat peringatan maupun keringanan pajak, namun hingga penghujung 2014, pengelola mal belum juga melunasi utang-utangnya.

"Kita sudah berikan teguran dan surat peringatan serta keringanan. Namun mereka masih juga belum mau bayar. Ini sudah hampir habis tahun 2014 juga tidak dilunasi, makanya kita beri tindakan pasang papan penunggak PBB," kata Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Setiabudi, Fadluddin, Selasa (23/12), seperti dilansir situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

Penyegelan dilakukan dengan memasang papan penanda penunggak pajak sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2013. Pemprov mengancam akan menyita seluruh aset Mal Epiwalk jika belum juga membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

"Sudah jelas aturannya. Kalau memang satu minggu belum ada niat baik membayar, kita akan kirimkan surat penagihan paksa dan juga akhirnya nanti kalau belum juga akan ada penyitaan aset," tegas Fadluddin.

Selain Mal Epiwalk, di Kecamatan Setiabudi terdapat dua lokasi lain yang dipasangi papan penanda penunggak PBB, yakni lahan milik PT Windu Eka di Jalan Karet Sawah Ujung No 81, Karet Semanggi dengan tagihan Rp 1,29 miliar serta lahan di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur milik PT Irco Central yang menunggak PPB dari tahun 1995 dengan jumlah Rp 9,6 miliar.

Fadluddin menambahkan, Kecamatan Setiabudi merupakan wilayah potensial untuk penerimaan PBB. Sebab di wilayah ini banyak berdiri perkantoran dan jenis properti lain dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) cukup tinggi.

"Target PBB 2014 ini sebesar Rp 497 miliar. Sedangkan hingga hari ini sudah tercapai 91,79 persen atau Rp 456 miliar," tandas Fadluddin.