Pangkas anggaran tak penting, Ahok alihkan ke gaji PHL Rp 3,1 juta
Anggaran tak penting itu ada di sejumlah dinas terbesar di Dinas Pariwisata.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, melakukan penyisiran revisi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Hasilnya, ditemukan Rp 6 triliun usulan anggaran tidak wajar dari dinas-dinas DKI.
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku uang penghematan ini nantinya akan dialokasikan untuk pos-pos anggaran yang lebih penting.
"Akan dialokasikan juga untuk macam-macam," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (1/12).
Kata Ahok, alokasi anggaran hasil penghematan itu salah satunya adalah untuk menaikkan gaji pekerja harian lepas (PHL).
"Contohnya untuk menaikkan gaji (PHL) dari Rp 2,7 menjadi Rp 3,1," tandasnya.
Selain untuk menaikkan gaji PHL, mantan politisi Gerindra ini juga menyampaikan anggaran yang dipangkas itu rencananya juga akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum (PU) sampai tingkat kecamatan. Dan juga, menurutnya, bisa juga untuk membangun rumah susun (rusun).
"Untuk perumahan, untuk membangun rusun," ungkap Ahok.
Ahok juga meluruskan keterangan dari Sekda DKI, Saefullah, soal jumlah yang terkoreksi dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
"Bukan Rp 1,4 triliun loh, salah itu. Kita hemat lebih dari Rp 4 triliun," tegas mantan Politisi Gerindra ini.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan hasil realokasi anggaran hasil penyisiran itu sudah termuat dalam rencana KUA-PPAS yang diserahkan Pemprov DKI ke DPRD DKI, Senin (30/11) kemarin.
Ahok juga mengaku penyisiran usulan anggaran itu tidak hanya dilakukan Pemprov DKI, tapi juga dibantu oleh DPRD DKI yang diinisiasi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Melalui hasil penyisiran itu, DPRD DKI menemukan sekitar Rp 1,8 triliun anggaran tak wajar. Ahok menyatakan ada kesamaan hasil antara penyisiran yang dilakukan Prasetyo dengan hasil penyisiran Pemprov DKI.
"(Untuk hasil penyisiran oleh Prasetio) Ada beberapa data sama. Mereka itu ketik pakai Excel (perangkat lunak komputer), makanya ada kesalahan sistem," tutup Ahok pada wartawan.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
Baca juga:
M Taufik yakin pengesahan APBD DKI 2016 bisa dikebut bulan ini
Cegah APBD jadi bancakan siluman, DPRD DKI pakai auditor independen
DPRD DKI sebut pengesahan APBD DKI 2016 lambat karena Ahok
Ahok yakin pembahasan APBD DKI 2016 tak lagi ribut dengan DPRD DKI
Pembahasan KUA-PPAS selesai, Ahok serahkan ke Banggar DPRD DKI
Ahok pangkas Rp 1,4 T dari sejumlah dinas, terbesar di Disparbud
Ahok: Lebih baik serapan rendah daripada dicolong