PDIP Desak Anies Baswedan Publikasi KUA PPAS Untuk Warga Jakarta
Dia menjelaskan, keterbukaan informasi tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Karena dalam laman situ APBD DKI Jakarta itu, masyarakat ibu kota bisa melihat rincian anggaran sejak mulai RKPD (fase 1 penyusunan anggaran), fase 2 (KUA PPAS), hingga fase akhir (RAPBD).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih belum mengunggah dokumen Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI Tahun 2020 di laman http://apbd.jakarta.go.id/. Terlambatnya pemberian keterbukaan informasi ini dinilai sebagai kemunduran di Jakarta.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, keterbukaan informasi telah mulai diterapkan di Pemprov DKI sejak tahun 2016. Namun sayangnya akses keterbukaan informasi terkait anggaran daerah kini tak lagi ada.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Apa yang dimaksud dengan DBD? Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi penyakit yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa seseorang yang pernah terkena DBD tidak akan terinfeksi lagi karena sudah kebal terhadap virus dengue.
"Ditutupnya akses publik terhadap Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI Tahun 2020 jelas merupakan suatu kemunduran," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (9/10).
Dia menjelaskan, keterbukaan informasi tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Karena dalam laman situ APBD DKI Jakarta itu, masyarakat ibu kota bisa melihat rincian anggaran sejak mulai RKPD (fase 1 penyusunan anggaran), fase 2 (KUA PPAS), hingga fase akhir (RAPBD).
Untuk itu, Ima mengungkapkan, pihaknya akan mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera membuka akses terhadap dokumen KUA PPAS ke publik. Publikasi tersebut, menurutnya, tidak perlu menunggu draf APBD 2020 selesai dibahas.
"Jika hal ini dilakukan supaya tidak ada kegaduhan di publik, menurut saya ini cara yang kurang tepat. Jika anggaran yang disusun berkualitas, tentu masyarakat tidak akan gaduh. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi," tutupnya.
Baca juga:
PSI Dorong Percepat Penetapan AKD DPRD DKI Jakarta
Pemprov DKI Juga Renovasi Rumah Dinas Wagub dan Ketua DPRD DKI
Renovasi Rumah Dinas Anies, Anggaran Termahal untuk Ganti Kayu Jati Atap
NasDem Usulkan Anggaran Pembangunan Septic Tank di Tanjung Duren Masuk APBD 2020
Kadis Citata DKI: Siapapun Gubernurnya Rumah Dinas Harus Diperbaiki