PDIP DKI Soroti Perencanaan APBD 2020 Tidak Transparan
Padahal semenjak tahun 2016, Pemprov DKI sudah melakukan inisiatif untuk transparansi dengan membuka akses kepada publik mengenai rincian anggaran sejak mulai RKPD (fase 1 penyusunan anggaran), fase 2 (KUA PPAS), sampe fase akhir (RAPBD). Jadi ini juga bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat.
Partai Demokrasi Perjuangan mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera membuka akses publik ke website ebudgeting apbd.jakarta.go.id secepatnya. Pasalnya hingga kini banyak anggaran siluman yang muncul dalam penajaman rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020.
"Lebih baik akses ke publik segera dibuka, kami sudah minta hal ini segera dibuka dari awal Oktober yang lalu, tapi Pemprov tetap bergeming untuk menutup akses publik kepada KUA-PPAS," kata anggota DPRD Fraksi PDIP, Ima Mahdiah di Jakarta, Rabu (30/10).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Padahal semenjak tahun 2016, Pemprov DKI sudah melakukan inisiatif untuk transparansi dengan membuka akses kepada publik mengenai rincian anggaran sejak mulai RKPD (fase 1 penyusunan anggaran), fase 2 (KUA PPAS), sampe fase akhir (RAPBD). Jadi ini juga bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat.
Selain mengenai akses yang tertutup, PDIP juga menyorot mengenai banyaknya anggaran yang aneh dan tidak cermat, seperti anggaran penggunaan influencer luar negeri sebesar Rp5 miliar, anggaran lem sebesar Rp82 miliar, dan juga pembuatan jalur sepeda yang tiba-tiba saja naik dari Rp4,4 miliar menjadi Rp73 miliar.
"Pak Gubernur seharusnya membuka lebar-lebar akses informasi terkait KUA-PPAS, karena waktu yang semakin sempit akhir November sudah harus selesai, maka akan lebih baik jika banyak pihak yang membantu menyisir anggaran," tutup Ima.
Baca juga:
Dikritik Soal Lem Aibon, Anies Baswedan Sebut Anggaran Aneh Muncul Tiap Tahun
Penjelasan Disdik DKI Soal Anggaran Pengadaan Komputer Rp121 Miliar
Ini Jenis Ballpoint dengan Anggaran Rp124 M yang Diajukan Disdik DKI di RAPBD DKI
Fraksi PSI DPRD DKI: Tiap Diminta Buka Detail Anggaran, Pemprov Selalu Mengelak
Plt Kadisdik DKI Sebut Anggaran Lem Aibon Pengajuan Sementara Masih Bisa Direvisi
Pemprov DKI Anggarkan Rp124 M untuk Ballpoint, Lebih Mahal dari Pengadaan Komputer