PDIP Ingin Pimpinan AKD di DPRD DKI Proporsional
"Kita mengedepankan musyawarah mufakat. Itu yang kita lakukan," jelasnya
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan pihaknya mengedepankan musyawarah mufakat dalam pembahasan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Saat ini pembahasan pimpinan AKD yaitu komisi-komisi sedang berlangsung.
"Kita mengedepankan musyawarah mufakat. Itu yang kita lakukan," jelasnya dihubungi Senin (7/10).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
Pantas mengatakan pimpinan AKD harus diisi proporsional. Jadi kursi ketua tak hanya akan diisi oleh fraksi dengan kursi terbanyak yaitu PDIP. Karena itulah menurutnya mekanisme musyawarah mufakat ini diperlukan.
"Kita inginkan proporsional," ujar Ketua sementara DPRD DKI Jakarta ini.
Pembahasan pimpinan komisi sejauh ini menurutnya tak ada masalah dan berjalan lancar. Dia berharap setelah semua sepakat, tinggal dibawa ke rapat paripurna untuk diumumkan. Pimpinan komisi dan badan akan diumumkan setelah pelantikan pimpinan DPRD definitif. Untuk kursi ketua badan seperti Banggar dan Baleg langsung diisi oleh pimpinan DPRD definitif.
"Pokoknya kita musyawarah mufakat aja. Kita mencoba membumikan nilai-nilai musyawarah itu," ujarnya.
Baca juga:
Ratusan Pengaduan Tetap Masuk ke Jakarta Smart City
Upaya Partai Jemput Bola Hingga Belanja Masalah
DPRD DKI Prioritaskan Pemilihan Wagub, Usahakan Akhir Tahun Beres
PSI Nilai Usulan Kenaikan Anggaran TGUPP jadi Rp26 Miliar Pemborosan
Suasana Rapat Paripurna Ketua DPRD DKI Jakarta Definitif