Pemerintah pusat tolak permintaan Anies batalkan HGB pulau reklamasi
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil membenarkan bahwa penerbitan HGB diatas Hak Pengelolaan (HPL) Pulau D dilakukan atas permintaan Pemerintah DKI Jakarta dan sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang ada.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) menolak mentah-mentah permintaan Gubernur DKI Jakarta mengenai penghentian sementara dan pembatalan semua Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga di semua pulau reklamasi C, D dan G.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil membenarkan bahwa penerbitan HGB diatas Hak Pengelolaan (HPL) Pulau D dilakukan atas permintaan Pemerintah DKI Jakarta dan sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang ada.
-
Siapa yang terlibat dalam mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023).
-
Siapa yang memulai kampanye di Surabaya? Anies memulai kampanye di Jakarta. Sedangkan, Cak Imin bakal berkampanye di Surabaya.
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa pesan utama kampanye Anies? Anies mengaungkan perubahan dari pelbagai sisi antara lain keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia."Sudah lama dari dulu kita kampanye, satu pesan utama, melahirkan keadilan. Visinya Indonesia adil makmur untuk semua," kata dia.
-
Siapa yang memulai usaha peternakan di Jakarta Selatan? Hidup di perkotaan padat seperti Jakarta, hampir mustahil rasanya merintis usaha peternakan. Namun, hal yang tidak mungkin itu justru bisa dimentahkan oleh Abdul Latif.Dilansir dari akun youtube Naik Kelas, pria Betawi ini memilih usaha penggemukan atau peternakan sapi di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
"Oleh karena itu tidak dapat dibatalkan dan berlakulah asas presumtio justae causa atau setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum," kata Sofyan di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (10/1).
Sofyan mengungkapkan, korespondensi yang dikirim Anies tidak bersifat nonretroaktif atau yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Keputusan di masa pimpinan Basuki Tjahaja Purnama juga berlaku untuk masa depan.
"Jika prinsip non-retroaktif diterapkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum," tambahnya.
Pulau C dan D memiliki Sertifikat Bangunan dan Manajemen Gak Guna sedangkan Pulau G masih menunggu persetujuan Pemprov DKI Jakarta.
Surat tersebut tertanggal 29 Desember 2017 dengan nomor 2373/-1.794.2. Surat yang ditandatangani Anies Baswedan Surat tersebut menyatakan bahwa peninjauan harus dilakukan sehubungan dengan masukan dari para ahli dan beberapa komunitas, bahwa sejauh ini dalam tinjauan awal telah menemukan dampak buruk dari kebijakan ini dan indikasi atau kecurigaan cacat dalam prosedur reklamasi.
"Tanpa adanya rancangan peraturan daerah tersebut (rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) maka tidak ada pengaturan dari kegiatan yang dilakukan di atas lahan-lahan hasil reklamasi," sebagaimana tertulis dalam korespondensi tersebut.
Baca juga:
Minta BPN cabut HGB pulau reklamasi, Anies harus buktikan adanya maladministrasi
Sandiaga tegaskan serius hentikan reklamasi
Anies minta BPN serahkan data HGB yang diterbitkan untuk lahan reklamasi
Soal HGB pulau reklamasi, Menteri ATR tantang Anies gugat di PTUN
DPRD DKI nilai Anies tabrak aturan soal penarikan dua raperda reklamasi